Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan nomor perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, PSU harus dilaksanakan paling lambat 90 hari setelah putusan dibacakan. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat membuka Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pasca Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Putusan MK Tentang Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan tahun 2024 di Jakarta, Jumat (14/3) mala

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Imam Bukhori, menegaskan pentingnya peran divisi SDMO dalam menggerakkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.

Bawaslu dan KPU Provinsi Lampung Hadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Teknis dan Mekanisme Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang digelar pada Rabu (12/3) dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinc

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung raih kembali penghargaan sebagai Satuan Kerja (Satker) dengan Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tertinggi Peringkat I Tahun 2024.