Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Lampung Suheri mengingatkan jajaran pengawas pemilu daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota mempersiapkan data secara sinkron mengenai hasil kerjanya.

Anggota Bawaslu Lampung, Gistiawan, menyampaikan pentingnya penyelesaian sengketa dalam proses pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu. Hal ini diungkapkannya saat berada di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Selasa (02/04).

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Ahmad Qohar dan Hamid Badrul Munir beserta Kabag dan Staf Kehumasan Indra Darmawan dan Aris Munandar hadiri Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Manajemen Publikasi Media Sosial dan Pemberitaan yang diadakan oleh Bawaslu RI di Jakart

Bawaslu Lampung gelar rapat kerja teknis penyusunan keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024. Kegiatan ini memiliki maksud serta tujuan sebagai persiapan dan kesiapan dalam menghadapi PHPU.

Bawaslu Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan dalam menghadapi sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Lampung Suheri, Terdapat 3 Permohonan PHPU Legislatif di Provinsi Lampung.