Bawaslu Lampung Terima Audiensi Pagar Nusa, Bahas Konferwil Dan Kolaborasi Pengawasan Demokrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menerima kunjungan Pimpinan Wilayah Pagar Nusa Provinsi Lampung di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada Senin (05/01).

Dalam kegiatan tersebut Pengurus Pimpinan Wilayah Pagar Nusa Lampung menyampaikan rencana pelaksanaan Konferensi Wilayah VI yang akan digelar pada Februari 2026. Agenda lima tahunan ini akan menentukan arah kebijakan organisasi serta memilih kepengurusan baru untuk periode berikutnya.

Pengurus Kaderisasi Pagar Nusa Lampung, Kunni Syahda, menjelaskan bahwa organisasi tengah melakukan konsolidasi internal menjelang konferensi. Ia menyebutkan bahwa penguatan struktur organisasi dilakukan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Lampung. Kunni mengatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan kesiapan organisasi menghadapi agenda besar tersebut.

“Kami ingin memastikan seluruh kader terlibat aktif dalam proses organisasi. Konsolidasi ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju Konferwil,” ujar Kunni.

Ia juga menyampaikan rencana untuk memperluas kerja sama dengan berbagai pihak. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki ruang untuk berkontribusi dalam kegiatan publik, termasuk dalam pendidikan demokrasi. Kunni menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat memperkuat proses demokrasi.

“Kami melihat ada ruang kolaborasi dengan Bawaslu. Kader kami tersebar di berbagai daerah dan bisa dilibatkan dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menyampaikan bahwa Bawaslu membuka ruang kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat. Ia menilai keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan pemilu.

“Bawaslu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kehadiran organisasi seperti Pagar Nusa dapat membantu memperluas jangkauan pengawasan di masyarakat,” ujar HBM.

Ia menambahkan bahwa pengawasan partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang terus didorong oleh Bawaslu. Melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat, informasi terkait pengawasan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

HBM berharap pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang konkret. Ia menyebutkan bahwa komunikasi antara Bawaslu dan organisasi masyarakat perlu dijaga agar program pengawasan dapat berjalan dengan baik.