Sinergi Bawaslu Lampung Dan Kampus Perkuat Pendidikan Demokrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila), Kamis (2/7).

Audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam mempererat sinergi kelembagaan sekaligus mematangkan persiapan pelaksanaan Lomba Debat Hukum Tata Negara Dan Kepemiluan menjadi Debat Penegakan Hukum Pemilu yang akan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung.

Rombongan Bawaslu Provinsi Lampung diterima langsung oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Unila, Roby Cahyadi Kurniawan, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Unila, Rudi Natamiharja. Dalam pertemuan tersebut, membahas kerja sama dalam mendukung pelaksanaan lomba sekaligus penguatan edukasi kepemiluan bagi mahasiswa.

Selain melakukan audiensi di Universitas Lampung, pada hari yang sama Bawaslu Provinsi Lampung juga mengunjungi Universitas Bandar Lampung (UBL). Audiensi di kampus tersebut diterima oleh Dekan Fakultas Hukum Erlina B. dengan agenda pembahasan yang sama, yakni membangun kolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Lomba Debat Hukum Tata Negara dan Kepemiluan.

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung, Erwin Prima Rinaldo, mengatakan bahwa keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam upaya membangun demokrasi yang berkualitas. Menurutnya, kampus merupakan ruang lahirnya berbagai gagasan kritis yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

"Penyelenggaraan Lomba Debat Hukum Tata Negara dan Kepemiluan merupakan salah satu program strategis Bawaslu dalam meningkatkan literasi demokrasi di kalangan mahasiswa. Kompetisi ini dirancang untuk melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung sehingga mampu menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus mengasah kemampuan analisis terhadap berbagai isu ketatanegaraan dan kepemiluan," ujar Erwin.

Ia menjelaskan bahwa Bawaslu tidak hanya ingin menghadirkan sebuah kompetisi akademik, tetapi juga menciptakan ruang pembelajaran yang mampu memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi, hukum tata negara, serta sistem kepemiluan di Indonesia.

Menurut Erwin, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu memberikan pemikiran kritis sekaligus menjadi bagian dari penguatan budaya demokrasi di tengah masyarakat. Karena itu, sinergi dengan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran politik yang sehat dan bertanggung jawab.

"Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat penting dalam melahirkan generasi intelektual yang mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga edukatif dan mampu memperkuat wawasan mahasiswa mengenai sistem pemilu yang demokratis," katanya.

Lebih lanjut, Erwin menerangkan bahwa materi yang akan diperdebatkan dalam kompetisi tersebut dirancang untuk memperluas wawasan peserta mengenai berbagai persoalan ketatanegaraan dan kepemiluan yang berkembang saat ini. Para peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berargumentasi, tetapi juga harus mampu memahami landasan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi secara komprehensif.

"Melalui lomba debat ini, para peserta akan didorong untuk memahami berbagai aspek hukum tata negara, regulasi kepemiluan, penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, hingga pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga kualitas demokrasi," jelasnya.