Matangkan Persiapan P2P, Bawaslu Lampung Gelar Rapat Rutin Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar Rapat Rutin Jajaran Sekretariat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Senin (15/06). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat sebagai upaya memperkuat koordinasi internal dan memastikan kesiapan pelaksanaan berbagai program kerja kelembagaan.

Rapat rutin tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono. Dalam arahannya, Achmad menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan seluruh jajaran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Penguatan Pemahaman Pengawasan (P2P) yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung.

Achmad menjelaskan bahwa pelaksanaan P2P akan dilaksanakan dalam empat gelombang yang berlangsung mulai bulan Juni hingga September 2026 dan akan menjangkau 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Menurutnya, seluruh aspek teknis maupun administratif harus dipersiapkan secara matang agar kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Pelaksanaan P2P ini menjadi salah satu kegiatan penting yang harus kita persiapkan secara maksimal. Saya berharap seluruh jajaran sekretariat dapat meningkatkan koordinasi dan memastikan setiap kebutuhan kegiatan, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun dukungan lainnya dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Achmad.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan P2P tidak hanya bergantung pada satu bagian saja, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh jajaran sekretariat. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat diminta untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan kegiatan di seluruh kabupaten/kota dapat berjalan efektif dan efisien.

“Melalui rapat rutin ini, kita lakukan evaluasi sekaligus pemetaan terhadap hal-hal yang perlu dipersiapkan. Dengan kolaborasi yang baik antarbagian, saya optimis pelaksanaan P2P di 15 kabupaten/kota dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi penguatan kapasitas pengawasan pemilu,” tambahnya.