Mahasiswa UIN Lampung Bedah Produk Hukum Pemilu di Pusat Literasi Provinsi

Bandar Lampung, Akses informasi mengenai tata kelola pemilu kini terintegrasi dengan layanan perpustakaan daerah guna menjangkau sektor akademisi secara lebih efektif. Pada Senin (16/02). mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melakukan pendalaman materi di Pojok Literasi Pengawasan yang berlokasi di Nuwa Baca Zainal Abidin Pagar Alam. Fokus kunjungan ini adalah menelaah dokumen otentik hasil pengawasan sebagai bagian dari penguatan wawasan demokrasi bagi pemilih muda.

Penyediaan ruang literasi tersebut merupakan implementasi dari kerja sama antara Bawaslu Provinsi Lampung dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung yang telah diresmikan pada 12 Juli 2024. Bawaslu memanfaatkan fasilitas ini untuk menyajikan arsip laporan kerja serta publikasi resmi dalam format cetak dan digital. Inisiatif ini membuka peluang bagi masyarakat luas untuk memahami secara transparan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara.

Data yang disajikan meliputi kumpulan laporan pengawasan. hasil kajian teknis. hingga produk hukum yang telah ditetapkan. Seluruh materi tersebut diproses dalam kemasan yang mendukung kebutuhan referensi ilmiah bagi mahasiswa. Ketersediaan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis mahasiswa terhadap dinamika pemilihan umum melalui sudut pandang regulasi dan fakta lapangan.

Fasilitas pendukung di Nuwa Baca Zainal Abidin Pagar Alam turut memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Perpustakaan ini menyediakan ruang baca umum. ruang layanan. hingga ruang konten khusus Lampung. Pengunjung dapat mengeksplorasi lebih dari 3.500 judul buku fisik serta koleksi buku elektronik melalui aplikasi terintegrasi. Layanan internet nirkabel tersedia secara gratis untuk memudahkan sinkronisasi data fisik dengan referensi digital yang dibutuhkan dalam diskusi akademik.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Iskardo P. Panggar. menegaskan bahwa penguasaan literasi merupakan fondasi bagi partisipasi masyarakat yang berkualitas. Menurut beliau. pengawasan pemilu bukan hanya domain institusi penyelenggara saja. Keterlibatan aktif dari warga negara menjadi syarat mutlak untuk menjamin proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip integritas.

Iskardo P. Panggar mengatakan bahwa literasi pengawasan harus terus diperluas kepada mahasiswa karena mereka memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi di masa depan. Ia berpendapat bahwa kehadiran Pojok Literasi Pengawasan di perpustakaan adalah langkah nyata dalam membawa isu pengawasan pemilu ke ruang publik. Beliau menambahkan bahwa penyediaan ruang edukasi ini merupakan komitmen dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pengawasan partisipatif.

Upaya ini diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang tanggap terhadap mekanisme serta potensi pelanggaran dalam pemilu. Dengan memahami regulasi secara mendalam. warga diharapkan memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam menjaga kejujuran tahapan demokrasi. Program ini menempatkan literasi sebagai instrumen pencegahan pelanggaran guna mewujudkan ekosistem politik yang bersih di Provinsi Lampung.