Jelang Tahapan Kampanye, Bawaslu Lampung Evalusi Kinerja Divisi Penanganan Dan Pelanggaran

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Tamri, ingin adanya pemantauan terkait potensi pelanggaran yang ada di beberapa kabupaten/kota. Mengingat hampir semua kabupaten/kota memiliki potensi pelanggaran meskipun belum teregistrasi.

Tami berpendapat bahwa setiap potensi pelanggaran harus ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing dan semua informasi awal akan disampaikan ke Bawaslu. Beliau sangat memperhatikan cara tim Bawaslu kabupaten/kota dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran. Seharusnya ada proses yang lebih terstruktur dalam menangani hal ini.

Perbedaan penafsiran yang muncul bukanlah karena kurangnya pemahaman, tetapi karena perbedaan kondisi sebelum dan setelah dilantik. Hal yang agak berbeda dengan pola penanganan yang diterapkan oleh yang sebelumnya.

“Untuk menghadapi suatu kasus yang ada, mekanisme penelusuran itu tidak harus memanggil yg bersangkutan. Penelusuran mengarah pada kita yg mendatangi yang perlu ditindaklanjuti dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Namun tidak berarti saya mengharamkan penelusuran dengan cara memanggil yang bersangkutan. Karena banyak kekurangan jika menggunakan cara memanggil yang bersangkutan, seperti beberapa yang tidak datang ataupun diwakilkan. Maka dari itu ada baiknya jika kita yang survei keluar kantor dibanding memanggil mereka ke kantor” jelas Tamri saat memberikan arahan di Kantor Bawaslu Lampung, Senin (2/10).

Kemudian beliau mengatakan bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai beberapa kasus yang menumpuk dan tidak ditangani berhari hari. Tidak ada objek perkembangan dari penanganan yang dilakukan. Tamri berpesan agar segala sesuatu dapat informasikan tentang yang dikerjakan agar mengetahui sudah sampai dimana perkembangan kasus tersebut.

Tamri berharap kedepannya, setelah forum perdana ini semua dapat membangun pola kinerja yang lebih baik agar semua menjadi lebih mudah dan dapat tertangani dengan baik pula.