Jaga Kepercayaan Publik, Bawaslu Lampung Evaluasi Penggunaan Dana Hibah

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar Rapat Pembahasan Evaluasi atas Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (11/06). Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebagai upaya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan anggaran hibah yang telah digunakan dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam memastikan seluruh proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana koordinasi antara Bawaslu Provinsi Lampung dengan Bawaslu kabupaten/kota guna menyamakan persepsi dalam penyelesaian administrasi dan pelaporan keuangan pasca pelaksanaan Pilkada.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori, menekankan pentingnya peran kepala sekretariat dan koordinator sekretariat dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap proses penyusunan laporan pertanggungjawaban di masing-masing daerah. Menurutnya, keberhasilan penyelesaian pertanggungjawaban anggaran tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antara seluruh jajaran Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Saya berharap betul kepada kepala sekretariat dan koordinator sekretariat untuk memantau dan mengontrol setiap kabupaten/kota masing-masing. Kita harus memastikan seluruh proses pertanggungjawaban berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Imam Bukhori.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu di Provinsi Lampung untuk saling mendukung dan memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai tahapan pelaporan yang masih berjalan.

“Ayo kita saling support dan bersinergi bersama antara kabupaten/kota dengan provinsi. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin seluruh target penyelesaian pertanggungjawaban dapat kita laksanakan secara optimal,” katanya.

Lebih lanjut, Imam mengingatkan pentingnya menjaga soliditas organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan administrasi dan pengelolaan anggaran. Menurutnya, kekompakan seluruh jajaran menjadi modal utama dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jaga soliditas, kita kerjakan secara maksimal dan optimal terkait pertanggungjawaban ini. Apa yang menjadi tanggung jawab kita harus diselesaikan dengan penuh komitmen dan profesionalisme,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat secara daring ini tidak hanya bertujuan membahas evaluasi pelaporan anggaran, tetapi juga menjadi sarana mempererat komunikasi dan koordinasi antarjajaran Bawaslu di Provinsi Lampung.

“Diadakannya pertemuan Zoom Meeting ini merupakan ajang silaturahmi kita. Kali ini kita dapat bertatap muka secara daring dengan seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung secara lengkap,” ujar Achmad Sutiono.

Menurutnya, komunikasi yang intensif dan koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

“Output dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat pengelolaan anggaran. Melalui evaluasi bersama ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang ada serta mencari solusi terbaik agar proses pertanggungjawaban anggaran dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai aturan,” jelasnya.

Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Provinsi Lampung berharap seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan administrasi kelembagaan. Dengan pengelolaan anggaran yang baik dan pertanggungjawaban yang akuntabel, Bawaslu optimistis dapat terus menjaga kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas.