Bawaslu Lampung Matangkan Persiapan Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar Rapat Persiapan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Provinsi Lampung bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (10/6) tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif agar berjalan optimal dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi.

Rapat dipimpin oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, serta diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan sekretariat dari seluruh daerah di Provinsi Lampung. Dalam arahannya, Hamid menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran dalam menyukseskan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang menjadi salah satu program strategis Bawaslu dalam membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan demokrasi.

Menurut HBM, keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan dukungan seluruh unsur yang ada di lingkungan Bawaslu, baik pimpinan maupun sekretariat di tingkat kabupaten/kota.

“Bawaslu Kabupaten/Kota harus mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Seluruh jajaran sekretariat juga diharapkan dapat saling membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” ujar HBM.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, seluruh tahapan persiapan harus dilakukan secara matang, mulai dari penyusunan materi, kesiapan narasumber, hingga teknis pelaksanaan kegiatan.

HBM juga menegaskan bahwa materi yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut perlu dimaksimalkan dengan memanfaatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurutnya, para pimpinan memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai untuk menyampaikan materi sesuai dengan pedoman Pendidikan Pengawas Partisipatif yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

“Materi pada kegiatan ini harus dimaksimalkan dengan memanfaatkan SDM pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman Pendidikan Pengawas Partisipatif. Hal ini penting agar materi yang disampaikan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan tujuan program,” jelasnya.

Lebih lanjut, HBM berharap para pimpinan maupun pihak yang mendapatkan tugas sebagai pemateri dapat menunjukkan komitmen penuh terhadap pelaksanaan kegiatan. Ia menilai kehadiran secara langsung akan memberikan efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan penyampaian materi secara daring.

“Saya berharap Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai pemateri dapat hadir secara langsung di kantor dan tidak menyampaikan materi secara daring. Kehadiran langsung akan memberikan interaksi yang lebih efektif dengan peserta serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran,” tegas HBM.

Selain mengoptimalkan sumber daya internal, HBM juga mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak eksternal yang selama ini telah menjadi mitra strategis Bawaslu dalam kegiatan pendidikan dan pengawasan partisipatif. Menurutnya, keberadaan narasumber eksternal dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada peserta dan memperkaya materi yang disampaikan.

“Bawaslu Kabupaten/Kota perlu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan narasumber eksternal yang selama ini sering membantu Bawaslu sebagai pemateri. Dukungan mereka sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, meskipun dalam kondisi non-budgeter,” katanya.

Ia menambahkan bahwa semangat kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci dalam menyukseskan program Pendidikan Pengawas Partisipatif. Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, akademisi, pegiat demokrasi, serta mitra strategis lainnya, diharapkan program tersebut mampu menciptakan agen-agen pengawasan partisipatif yang memiliki pemahaman kuat mengenai demokrasi dan kepemiluan.