Bawaslu Lampung Hadiri Peluncuran Hasil Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) Tingkat Nasional Tahun 2024 Oleh DKPP

_{Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Hadiri Peluncuran Hasil Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) Tingkat Nasional Tahun 2024 Oleh DKPP di Jakarta pada Kamis (30/1).}

Dilansir dari laman dkpp.go.id, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Jakarta pada Kamis (30/1). ”IKEPP merupakan inovasi DKPP dalam mengukur kualitas dan integritas Penyelenggara Pemilu sebagai wujud sinergitas dengan Indeks Demokrasi Indonesia,” ujar Ketua DKPP, Heddy Lugito.

Ketua DKPP menambahkan bahwa hasil-hasil penelitian dalam kerangka IKEPP dapat dijadikan acuan para pengelola lembaga penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki kinerja perilaku baik ucapan maupun tindakan. Indeks tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pembinaan, perbaikan cara kerja, dan membangun habituasi lingkungan yang patuh terhadap kode etik penyelenggara Pemilu.

“Intinya, IKEPP disusun sebagai instrumen penilaian dan pemeringkatan yang akuntabel untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu,” Heddy Lugito menambahkan.

Selain itu, kehadiran IKEPP, menurut Heddy Lugito, juga untuk mempermudah proses penyusunan strategi pembangunan bangsa di bidang etika politik kepemiluan, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. “Peluncuran IKEPP menunjukan keberadaan DKPP sebagai lembaga yang memonitor kepatuhan penyelenggara Pemilu atas kode etik kepemiluan. Tujuannya agar para penyelenggara Pemilu di Indonesia bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dengan adanya indikator dari IKEPP ini,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, yang turut hadir dalam peluncuran IKEPP 2024, menyambut baik inisiatif DKPP dalam menyusun indeks ini. Menurutnya, IKEPP menjadi alat ukur yang objektif dalam menilai kinerja dan kepatuhan penyelenggara Pemilu terhadap kode etik.

“IKEPP memberikan gambaran objektif terkait kepatuhan etik KPU dan Bawaslu. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami di daerah agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam memastikan integritas dan netralitas,” ungkap Iskardo.

Ia juga menyoroti pentingnya pelembagaan etik internal yang menjadi salah satu dimensi penilaian dalam IKEPP. Menurutnya, aspek ini harus menjadi perhatian khusus agar ke depan sistem pembinaan dan kepatuhan terhadap kode etik dapat diperkuat.

“Dalam konteks Bawaslu Lampung, kami akan menjadikan hasil IKEPP ini sebagai dasar untuk merancang strategi peningkatan kepatuhan etik di jajaran pengawas Pemilu, termasuk di tingkat kabupaten dan kota,” tambahnya.

Iskardo berharap IKEPP dapat diperluas cakupannya hingga ke tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu mendatang, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan etik dapat lebih komprehensif.

Editor : Aris Munandar
Foto : Istimewa