Bawaslu Lampung Buka Ruang Kolaborasi Bersama MPM POLINELA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menerima audiensi pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Politeknik Negeri Lampung (POLINELA) di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Senin (7/9/2026).

Audiensi tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus komunikasi antara Bawaslu Provinsi Lampung dan organisasi mahasiswa dalam membangun pemahaman bersama mengenai kepemiluan, demokrasi, serta pentingnya partisipasi generasi muda dalam mengawal proses demokrasi.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri. Dalam pertemuan itu, Tamri menyambut baik kunjungan pengurus MPM POLINELA dan menilai keterlibatan mahasiswa memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.

“Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, ruang komunikasi dan diskusi seperti ini penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai kepemiluan dan pengawasan partisipatif,” ujar Tamri.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari kelompok pemilih, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan yang ikut mendorong terciptanya demokrasi yang berkualitas.

“Partisipasi mahasiswa dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, termasuk meningkatkan literasi kepemiluan, menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, serta turut mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu,” lanjutnya.

Tamri berharap audiensi tersebut dapat menjadi awal dari terbangunnya komunikasi dan kolaborasi yang lebih kuat antara Bawaslu Provinsi Lampung dengan kalangan mahasiswa, khususnya dalam meningkatkan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

“Kami berharap komunikasi ini terus terjalin. Bawaslu terbuka terhadap ruang-ruang diskusi bersama mahasiswa, karena penguatan demokrasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk generasi muda,” pungkasnya.

Melalui audiensi tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung terus mendorong terbentuknya ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan, sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.