Bawaslu Lampung Apresiasi Peran Pers Dalam Pengawasan Pemilu

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pers memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pilar keempat demokrasi yang mampu memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, sinergi antara Bawaslu dan insan pers menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, serta berintegritas.

Hal tersebut disampaikan Iskardo saat menjadi narasumber dalam kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXXVIII yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia di Balai Wartawan H. Solfian Akhmad, Sekretariat PWI Lampung, Kamis (9/7).

Iskardo menyampaikan bahwa keberadaan media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta.

"Pers menempati posisi sentral sebagai pilar keempat demokrasi yang bersinergi dengan Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Media massa berperan penting sebagai agen edukasi pemilih, penyebar informasi yang akurat, serta instrumen kontrol sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu," ujar Iskardo.

Ia menjelaskan, dalam setiap tahapan pemilu, media memiliki peran yang sangat penting untuk membuka ruang partisipasi publik. Melalui pemberitaan yang objektif, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai tahapan pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, hingga berbagai regulasi yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta pemilu.

Selain itu, lanjut Iskardo, media juga menjadi mitra strategis Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif. Berbagai informasi yang disampaikan masyarakat melalui media maupun hasil kerja jurnalistik kerap menjadi pintu masuk bagi pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pemilu.

"Pers membuka ruang partisipasi publik dan ikut mengawasi setiap tahapan pemilu agar berjalan sesuai asas demokrasi. Wartawan dan media juga membantu Bawaslu melakukan verifikasi fakta serta meluruskan informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran hoaks, peran wartawan profesional semakin dibutuhkan. Produk jurnalistik yang memenuhi kaidah etik mampu menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar sekaligus menangkal penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.

Iskardo menambahkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung selama ini terus membangun kolaborasi yang erat dengan media massa. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi, konferensi pers, diskusi publik, hingga penyebarluasan berbagai informasi dan regulasi kepemiluan kepada masyarakat.

"Bawaslu secara berkala menggandeng media massa dalam berbagai rapat koordinasi maupun peluncuran siaran pers sebagai bagian dari upaya menyosialisasikan aturan pemilu kepada masyarakat. Kolaborasi ini menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan pemilu," katanya.

Ia menilai hubungan yang harmonis antara Bawaslu dan media harus terus dipelihara sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan informasi yang akurat dan edukatif, masyarakat akan semakin memahami pentingnya berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi.

Pada kesempatan tersebut, Iskardo juga memberikan apresiasi kepada PWI Provinsi Lampung yang secara konsisten menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme insan pers. Menurutnya, kompetensi wartawan menjadi fondasi utama dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, independen, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

"Saya berharap pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan Angkatan XXXVIII PWI Provinsi Lampung dapat melahirkan wartawan-wartawan yang semakin profesional, berintegritas, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta mampu menyajikan informasi yang akurat dan mencerahkan masyarakat. Pers yang kompeten akan menjadi mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawal setiap proses pemilu," tutup Iskardo.