Bawaslu Dorong Jajaran Kelola Anggaran Secara Akuntabel Untuk Wujudkan Good Governance

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Imam Bukhori bersama Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Achmad Sutiono menghadiri kegiatan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Bawaslu, Selasa (1/9).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta penatausahaan BMN di lingkungan Bawaslu. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan data keuangan dan BMN tercatat secara valid, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Diklat, dan Organisasi, Herwyn JH Malonda, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara dan BMN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Bawaslu menggunakan anggaran negara dan mengelola barang milik negara. Maka, setiap rupiah yang dibelanjakan dan setiap aset yang berada dalam penguasaan kita harus dapat dijelaskan asalnya, penggunaannya, pencatatannya, sampai dengan pertanggungjawabannya,” ujar Herwyn.

Menurutnya, tertib pengelolaan keuangan dan BMN tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan organisasi.

“Pengelolaan yang tertib bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari praktik good governance yang harus hidup dalam keseharian organisasi,” katanya.

Herwyn juga menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas pada setiap jenjang organisasi. Ketua dan anggota Bawaslu memiliki fungsi dalam memberikan arah serta melakukan pengawasan kelembagaan, sementara jajaran sekretariat bertanggung jawab memastikan pengelolaan administrasi dan dukungan operasional berjalan sesuai ketentuan.

“Akuntabilitas keuangan dan BMN harus menjadi perhatian organisasi, bukan hanya urusan satu unit teknis. Khusus di provinsi, koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi perlu memastikan perhatian kelembagaan tersebut terhubung dengan kerja sekretariat melalui koordinasi yang baik dengan kepala sekretariat,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Imam Bukhori mengatakan keikutsertaan Bawaslu Lampung dalam kegiatan rekonsiliasi menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan BMN.

Menurut Imam, pengelolaan keuangan dan aset negara harus menjadi perhatian bersama antara unsur pimpinan dan sekretariat. Koordinasi yang baik diperlukan agar setiap proses pencatatan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Rekonsiliasi ini menjadi momentum bagi kita untuk memastikan seluruh data keuangan dan BMN di Bawaslu Provinsi Lampung tercatat dengan baik, sesuai kondisi sebenarnya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sekretariat, tetapi merupakan perhatian kelembagaan bersama,” ujar Imam.

Di sisi lain, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Achmad Sutiono menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan hasil rekonsiliasi menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan administrasi keuangan maupun BMN di lingkungan Bawaslu Lampung.

“Bagi sekretariat, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk melakukan pengecekan dan penyelarasan data sekaligus memastikan seluruh proses penatausahaan keuangan dan BMN telah berjalan tertib. Setiap temuan atau catatan yang muncul akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” kata Achmad Sutiono.

Achmad Sutiono menambahkan, koordinasi antara pimpinan, koordinator divisi, dan jajaran sekretariat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan serta BMN yang akuntabel.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dan memastikan pengelolaan keuangan serta BMN dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Harapannya, seluruh data yang disajikan tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga benar-benar menggambarkan kondisi riil di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung,” pungkasnya.