Bawaslu Lampung Dorong Kolaborasi Perempuan Dalam Membangun Demokrasi

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir bersama Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Mimi Abriyani menghadiri Pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Lampung Masa Khidmat 2026-2031 di Bandar Lampung, Minggu (13/09/2026).

Pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi Lampung tersebut mengusung tema “Strengthening Women’s Leadership for Sustainable Community Empowerment” atau penguatan kepemimpinan perempuan untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Provinsi Lampung, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU, Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung, jajaran pengurus organisasi di lingkungan NU, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Pelantikan kepengurusan baru tersebut menjadi bagian penting dalam keberlanjutan peran Fatayat NU sebagai organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kepengurusan masa khidmat 2026-2031 diharapkan mampu melanjutkan berbagai program pemberdayaan sekaligus menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir menilai penguatan kepemimpinan perempuan memiliki arti penting dalam membangun masyarakat yang semakin inklusif dan berdaya. Menurutnya, perempuan memiliki ruang strategis untuk mengambil peran dalam berbagai bidang, termasuk dalam kehidupan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan demokrasi.

“Penguatan kepemimpinan perempuan merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang berdaya. Perempuan tidak hanya memiliki peran di lingkungan keluarga, tetapi juga mempunyai ruang yang sangat strategis dalam kehidupan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan demokrasi.” ujar HBM.

HBM mengatakan, organisasi perempuan seperti Fatayat NU memiliki potensi besar untuk menjadi ruang pembelajaran, pengembangan kapasitas, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat. Keberadaan organisasi yang memiliki jaringan hingga tingkat akar rumput menjadi modal penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan kebangsaan.

Dalam konteks demokrasi, HBM menyebut perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Keterlibatan perempuan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga bagaimana perempuan dapat berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengawal proses demokrasi agar berjalan secara berintegritas.

Ia berharap kepengurusan Fatayat NU Provinsi Lampung Masa Khidmat 2026-2031 dapat menjadi ruang yang semakin kuat dalam mencetak kader perempuan yang memiliki kapasitas kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi Lampung Masa Khidmat 2026-2031. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan semakin banyak melahirkan perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas kepemimpinan serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan demokrasi.” pungkas HBM.