Siap Awasi Kampanye, Bawaslu Lampung Hadiri Konsolnas Dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024

Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar, Suheri, Imam Bukhori, Tamri, Gistiawan, Hamid Bardul Munir dan Ahmad Qohar beserta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Hadiri kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu RI di Jakarta, Sabtu (25/11).

Menjelang dimulainya tahapan kampanye pada 28 November 2023, Bawaslu membentuk tim pengawasan tahapan kampanye di seluruh tingkatan. Jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk memastikan peserta kampanye memenuhi serta mengikuti aturan kampanye yang termuat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Tim pengawasan kampanye dibentuk agar dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye tidak keluar koridor dari aturan," cetus Anggota Bawaslu Puadi.

Dia menjelaskan Bawaslu daerah harus memastikan seluruh peserta pemilu dan pilpres mendaftarkan diri sebagai tim atau pelaksana kampanye kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Puadi mengungkapkan pendaftaran tim kampanye harus dilakukan tiga hari sebelum dimulainya masa kampanye 28 November 2023.

Seluruh pengawas pemilu juga harus memastikan peserta pemilu memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). "Tolong (para pengawas pemilu) diperhatikan untuk menyampaikan ke KPU sesuai tingkatannya, RKDK dengan LADK harus dipastikan," pinta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.

Selain itu, Puadi meminta para pengawas pemilu untuk bagaimana bisa memastikan peserta pemilu mendapat akun resmi terkait kampanye di media sosial (medsos). "Agar diperhatikan, memastikan seluruh peserta pemilu memiliki akun resmi media sosial terkait kampanye di medsos," kata lelaki asal Jakarta itu.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono menambahkan segala ucapan dan tindak tanduk pengawas pemilu harus selalu netral serta berintegritas. Dia meminta untuk tidak menunjukkan preferensi politik masing-masing di ranah umum.

"Setiap warga bangsa, termasuk penyelenggara pemilu dijamin hak politiknya. Kita punya preferensi politik, tapi preferensi politik sebagai penyelenggara tidak boleh dinampak-nampakkan," seru Totok mewanti-wanti ribuan pengawas pemilu yang hadir dalam Konsolnas.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan pengawas ad hoc (sementara) tak 'pandang bulu' dalam menegakkan keadilan pemilu. Menurutnya, pengawas pemilu daerah harus menggunakan strategi khusus dalam pengawasan kampanye di media sosial (medsos).

"Kita tidak pernah 'pandang bulu' untuk menurunkan alat peraga yang bermasalah. Namun, sekarang di medsos banyak potongan-potongan informasi yang katanya Bawaslu 'pandang bulu' tidak menurunkan alat peraga peserta pemilu yang lain. Kita pastikan kepada masyarakat Indonesia di depan saya ini adalah pengawas pemilu yang telah disumpah disaksikan oleh Tuhannya, disaksikan oleh republik untuk menjadi pengawas pemilu (berintegritas)," katanya saat menjadi pembina upacara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (26/11/2023) pagi.

Saat di Konfirmasi Tim Humas Bawaslu Lampung, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar menyampaikan bahwa Konsolnas ini penting dalam rangka mematangkan persiapan pengawasan kampanye sekaligus peningkatan kinerja dan soliditas antara Ketua dan Anggota baik di tingkat pusat, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan “Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye” di Monumen Nasional (Monas).

"Melalui Konsolnas ini diharapkan komisoner Bawaslu Se-Indonesia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat saling berkoordinasi di wilayahnya masing-masing. Sehingga laporan dan temuan Ditindaklanjuti dan di inventarisir hingga ke tingkat pusat," Pungkas Iskardo.