Rakor Bersama Panwaslucam, Bawaslu Lampung Bahas Strategi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024

Upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) terus digencarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung. Di mana saat ini bawaslu mulai membahas strategi penanganan pelanggaran Pemilu 2024. Langkah itu guna mewujudkan pemilu yang jujur adil serta berkualitas dan demokratis.

Menurut Anggota Bawaslu Lampung, Tamri Rapat Koordinasi untuk membahas penanganan pelanggaran Pemilu 2024. serta dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.

Berbagai strategi dibahas untuk mengatasi potensi pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

“fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran Pemilu. Langkah ini dalam rangka optimalisasi dan pemantapan strategi pengawasan pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu,” kata Tamri, Kamis (2/11).

Ia memaparkan, terdapat beberapa poin strategi utama yang dibahas guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilu. Utamanya adalah upaya agar seluruh pengawas pemilu di daerah itu dapat dipastikan memahami terkait peraturan Bawaslu dan Undang-Undang yang mengatur pemilu 2024. Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Begitu pula dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Di mana penanganan temuan dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu atau hasil investigasi.

Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat dalam pemilu diupayakan memiliki pengetahuan yang cukup dan mematuhi regulasi yang berlaku, sebagai strategi menangani pelanggaran pemilu.

“Kita mengoptimalkan serta memantapkan strategi pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Semua sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemilu,” jelas Tamri

Di sisi lain menurutnya, dengan memahami aturan pemilu pelanggaran dapat dicegah dan ditangani sesuai aturan. Dampaknya pemilu dapat berlangsung berkualitas dan demokratis. Upaya tersebut juga untuk memastikan pengawasan pemilu memiliki integritas dan transparan. Maka dari itu, seluruh pihak di masyarakat diminta agar terlibat dan bekerja sama dengan baik mengawasi pemilu dan untuk suksesnya pemilu 2024.

Dirinya tak memungkiri dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu rentan terjadi dugaan pelanggaran. Bawaslu terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami mekanisme yang telah diatur. Oleh karenanya, ia meminta jajaran bawaslu di semua tingkatan, untuk rajin mitigasi kerawanan, guna mengantisipasi pelanggaran pemilu.

“Proses tahapan penyelenggaraan pemilu rentan terjadi laporan dugaan pelanggaran. Maka kita perlu mempersiapkan SDM yang memahami mekanisme yang diatur dalam penanganan pelanggaran pemilu. Baik di tingkat Panwaslu Kecamatan,” urainya.

Kendati demikian kata Tamri pihaknya kini berfokus terhadap optimalisasi serta pemantapan di tingkat kecamatan. Di mana sebelumnya panwascam telah mempraktikan alur penerimaan laporan melalui simulasi penanganan pelanggaran Pemilu. Melakukan inventarisasi masalah dan kerawanan tahapan kampanye berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya dan berdasarkan analisis terhadap isu kampanye pemilu saat ini.

Selain itu penyamaan tafsir, persepsi, dan pemahaman antara stakeholder dan pengawas pemilu di seluruh tingkatan mengenai pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye.

Serta memperoleh masukan dari instansi atau lembaga, akademisi, masyarakat sipil yang berkaitan dalam pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye. Sekaligus menentukan peta jalan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu.

“Unsur pelayanan juga lebih kami fokuskan agar penerimaan laporan ditingkat kecamatan maupun kabupaten lebih profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar seluruh pengawas pemilu ditingkatkan kabupaten dapat lebih siap dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi pelanggaran dengan memahami regulasi menghadapi pemilu,” pungkas Tamri