Perkuat Tata Kelola, Bawaslu Lampung Ikuti Pendampingan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2026

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, mengikuti kegiatan Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026 dan Bimbingan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan menghadirkan tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (17/06).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penguatan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur. Melalui pendampingan tersebut, jajaran Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mendapatkan pemahaman teknis terkait pengisian kertas kerja penilaian maturitas SPIP serta penyusunan dokumen manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPIP terintegrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

“Melalui kegiatan pendampingan ini, kami memperoleh penguatan pemahaman dalam melakukan penilaian maturitas SPIP dan menyusun dokumen manajemen risiko secara tepat. Hal ini menjadi langkah penting bagi Bawaslu Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian intern, mengidentifikasi berbagai potensi risiko, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal,” ujar Achmad Sutiono.

Ia menambahkan bahwa penguatan budaya manajemen risiko bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Bawaslu dalam mendukung terciptanya organisasi yang profesional dan berintegritas.

“Penerapan SPIP yang matang dan manajemen risiko yang baik akan membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, mencegah potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Bawaslu kepada masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan pendampingan ini, Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan. Dengan tata kelola yang baik, Bawaslu diharapkan mampu menjalankan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan secara lebih efektif, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.