P2P 2026 Lampung Resmi Dimulai, Bawaslu Lampung Perkuat Kader Pengawas Partisipatif Menuju Pemilu Bermartabat

Bawaslu Provinsi Lampung menyelenggarakan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara luring dan daring di Aula Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung, Rabu (17/06). Mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat keterlibatan masyarakat sebagai mitra strategis Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi.

Kegiatan Kick Off P2P Tahun 2026 dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Achmad Sutiono, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, serta peserta P2P dari Kota Bandar Lampung. Sementara itu, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung turut mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menyampaikan harapannya agar Pendidikan Pengawas Partisipatif mampu melahirkan kader-kader pengawas yang tidak hanya memahami tugas pengawasan, tetapi juga mampu menjadi penggerak demokrasi di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan P2P ini, kami berharap kader yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat semakin memperkuat fungsinya dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, mengembangkan jaringan, memberdayakan komunitas, serta menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif menuju Pemilu Tahun 2029 dapat semakin kuat,” ujar Iskardo.

Ia menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan P2P Tahun 2026 di Provinsi Lampung adalah untuk menciptakan serta mengembangkan kader-kader pengawas partisipatif dalam Pemilu sekaligus memperkuat organisasi maupun komunitas masyarakat dalam meningkatkan budaya pengawasan partisipatif.

Menurutnya, pelibatan dan penguatan kader pengawas partisipatif dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa kader memiliki posisi yang sangat strategis sebagai mitra Bawaslu dalam kolaborasi pengawasan. Tidak hanya dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, keberadaan kader juga berperan dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal, membangun solidaritas sosial, serta menjangkau kelompok-kelompok rentan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, P2P Tahun 2026 tetap menjadi salah satu program prioritas nasional Bawaslu. Oleh karena itu, metode pembelajaran dilaksanakan secara hybrid atau perpaduan antara daring dan luring dengan tetap menjaga kualitas serta substansi materi pendidikan yang diberikan kepada para peserta.

Pelaksanaan P2P Tahun 2026 di Provinsi Lampung melibatkan sebanyak 300 peserta yang berasal dari 15 Kabupaten/Kota dengan jumlah 20 peserta di setiap daerah. Peserta yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kader alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan P2P, pemilih pemula, organisasi kepemudaan, hingga kelompok penyandang disabilitas.

Proses pembelajaran akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pembelajaran daring selama tujuh hari yang kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran luring selama satu hari di kantor Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing. Secara keseluruhan, pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 akan berlangsung dalam empat gelombang mulai Juni hingga September 2026.

Sebagai tanda dimulainya Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 di Provinsi Lampung, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir bersama Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Achmad Sutiono dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung Juwita melakukan penyematan kartu identitas (ID Card) peserta P2P secara simbolis yang kemudian diikuti oleh peserta lainnya.

Melalui penyelenggaraan P2P Tahun 2026, Bawaslu Provinsi Lampung berharap akan lahir semakin banyak pengawas partisipatif yang memiliki kemampuan, kepedulian, dan komitmen dalam menjaga integritas demokrasi. Kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan Pemilu 2029 yang bermartabat melalui pengawasan yang kuat, partisipatif, dan berkelanjutan.