Pengurus DPW PKB Lampung Dikukuhkan, Bawaslu Soroti Peran Partai dalam Menjaga Demokrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan partai politik melalui kehadiran pimpinan lembaga tersebut dalam agenda pengukuhan pengurus tingkat wilayah. Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar bersama Anggota Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung untuk masa bakti 2026 sampai 2031 pada Minggu (08/02).

Iskardo P. Panggar menjelaskan bahwa kehadiran lembaga pengawas merupakan bagian dari strategi komunikasi kelembagaan. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas demokrasi di Lampung tetap terjaga melalui hubungan yang baik dengan peserta pemilu. Bawaslu memiliki komitmen untuk membangun sinergi dengan semua partai guna mewujudkan iklim politik yang sehat.

Ketua Bawaslu tersebut menyatakan bahwa pengurus partai yang baru dilantik memiliki peran dalam menjaga stabilitas politik. Ia berharap PKB dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara positif. Iskardo P. Panggar menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan untuk menciptakan proses demokrasi yang jujur dan adil.

HBM menyoroti posisi partai politik sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Kerja sama antara penyelenggara dan partai politik dianggap sebagai kunci untuk menekan angka pelanggaran. Kepercayaan masyarakat terhadap proses politik akan menguat jika terdapat koordinasi yang baik di lapangan.

HBM mengajak pengurus partai untuk bersama menjaga integritas dalam setiap tahapan pemilihan. Ia menyatakan bahwa kepatuhan terhadap regulasi serta etika politik sangat menentukan kualitas demokrasi daerah. Penyelenggara meminta komitmen nyata dari jajaran partai agar selalu berpijak pada aturan yang berlaku.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang hadir dalam acara tersebut memberikan catatan mengenai kondisi pembangunan daerah. Ia mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Lampung masih menempati posisi terendah di Sumatra. Gubernur juga memaparkan adanya selisih besar antara potensi sektor riil sebesar 150 triliun rupiah dengan realisasi hilirisasi yang baru mencapai 40 triliun rupiah.

Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa situasi ini memerlukan kreativitas dan keberpihakan politik kepada rakyat. Pembangunan di Lampung menuntut keberanian dalam pengambilan keputusan oleh para pemimpin politik. Ia berharap kolaborasi lintas partai dapat menjadi solusi bagi tantangan pembangunan tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Bandar Lampung ini diikuti oleh tokoh lintas instansi. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Bupati Lampung Timur Ella Nuryamah hadir bersama Anggota DPR RI Muhammad Kadafi. Peserta lainnya meliputi pengurus partai dari 15 kabupaten dan kota serta perwakilan organisasi kepemudaan di tingkat provinsi.