Bawaslu Lampung Perkuat Tata Kelola Keuangan Hadapi Pemilu dan Pilkada

Bawaslu Provinsi Lampung menggelar Rapat Rutin Jajaran bersama Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam rangka pembinaan dan evaluasi pada masa non tahapan untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada mendatang. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (26/05).

Rapat rutin ini menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar tetap siap menghadapi berbagai tahapan kepemiluan ke depan, meskipun saat ini berada pada masa non tahapan. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan serta tata kelola administrasi kelembagaan.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori menjelaskan bahwa pembinaan dan evaluasi secara rutin sangat penting dilakukan untuk menjaga kesiapan jajaran pengawas pemilu di daerah.

Menurutnya, masa non tahapan bukan berarti pengawasan berhenti, melainkan momentum untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperbaiki berbagai aspek tata kelola organisasi.

“Pada masa non tahapan ini, seluruh jajaran harus tetap menjaga kesiapan dan profesionalitas. Evaluasi rutin diperlukan agar ke depan pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pilkada dapat berjalan lebih baik, efektif, dan sesuai dengan regulasi,” ujar Imam Bukhori dalam rapat tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membangun sistem pengawasan yang lebih kuat dan responsif terhadap dinamika kepemiluan.

Senada dengan itu, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono mengatakan bahwa substansi pembinaan kali ini difokuskan pada penguatan kelembagaan dari aspek tata kelola keuangan.

Menurut Achmad Sutiono, pengelolaan anggaran yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kinerja Bawaslu, khususnya dalam menjalankan tugas pengawasan secara optimal dan akuntabel.

“Substansi pembinaan yang kami lakukan berkaitan dengan penguatan kelembagaan dari aspek tata kelola keuangan. Penatausahaan dan pengelolaan anggaran yang baik sangat diperlukan guna menunjang kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan tugas pengawasan,” kata Achmad Sutiono.

Ia menambahkan, pengelolaan anggaran yang tertib dan sesuai ketentuan juga menjadi bentuk komitmen Bawaslu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.