Pengukuhan Pengurus DPW PKB Lampung, Bawaslu Tekankan Sinergi dan Integritas Demokrasi

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia di wilayahnya saat menghadiri pengukuhan pengurus baru partai politik. Dalam acara pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung periode 2026 sampai 2031 pada Minggu (08/02) di Bandar Lampung tersebut, gubernur menekankan perlunya keberpihakan politik yang nyata untuk masyarakat.

Rahmat Mirzani Djausal memaparkan data mengenai sektor riil di Lampung yang menyentuh angka 150 triliun rupiah. Namun ia menyayangkan proses hilirisasi yang baru mencapai angka 40 triliun rupiah. Ia menyatakan bahwa kondisi tersebut memerlukan keputusan politik yang tepat. Indeks Pembangunan Manusia Lampung saat ini berada pada posisi terendah di Pulau Sumatra. Menurut gubernur, berbagai tantangan pembangunan di daerah membutuhkan keberanian serta kreativitas dari para aktor politik.

Ia juga mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Gubernur berharap ada kolaborasi antar partai politik dalam mendorong kemajuan daerah. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap langkah politik yang diambil.

Kehadiran penyelenggara pemilu dalam acara tersebut menjadi perhatian khusus untuk memperkuat komunikasi antarlembaga. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menjelaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk menjaga kualitas demokrasi. Bawaslu menyatakan komitmen untuk bersinergi dengan seluruh partai politik guna menciptakan iklim politik yang jujur.

Iskardo P. Panggar menyampaikan bahwa pihaknya berharap pengurus baru dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik. Bawaslu ingin memastikan partisipasi politik masyarakat mengalami peningkatan kualitas. Ia mengonfirmasi hal tersebut kepada tim humas dengan menyatakan bahwa sinergi dengan partai sangat diperlukan untuk demokrasi yang sehat.

Anggota Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir menambahkan bahwa partai politik merupakan mitra strategis bagi penyelenggara pemilu. Kerja sama antara kedua pihak dinilai penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sangat bergantung pada sinergi tersebut.

Hamid Badrul Munir mengajak seluruh jajaran pengurus untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan etika politik akan menentukan kualitas demokrasi di daerah. Integritas dalam setiap tahapan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama antara pengurus partai dan pengawas.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Bupati Lampung Timur Ella Nuryamah. Tampak hadir pula Anggota DPR RI Fraksi PKB Muhammad Kadafi serta jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum Lampung. Perwakilan organisasi kemasyarakatan, anggota DPRD dari 15 kabupaten dan kota, serta pengurus cabang dari seluruh wilayah Lampung turut memadati lokasi kegiatan.