Pengukuhan DPW PKB Lampung, Bawaslu Dorong Kepatuhan Regulasi dan Etika Politik

Potensi ekonomi sektor riil Provinsi Lampung yang mencapai angka 150 triliun rupiah belum tergarap secara maksimal karena proses hilirisasi baru menyentuh angka 40 triliun rupiah. Masalah ini disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung periode 2026 sampai 2031 pada Minggu (08/02). Gubernur menegaskan bahwa kondisi tersebut menuntut adanya kreativitas serta keputusan politik yang memihak pada rakyat.

Rahmat Mirzani Djausal juga memberikan catatan mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Lampung yang masih menjadi yang terendah di daratan Sumatra. Ia menyatakan bahwa berbagai tantangan pembangunan di daerah memerlukan keberanian dan komitmen politik yang kuat. Gubernur berharap pengurus partai yang baru dilantik dapat melakukan kolaborasi lintas partai untuk mempercepat pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat luas.

Pihak penyelenggara pemilu memanfaatkan momentum tersebut untuk mempererat hubungan antarlembaga. Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar menjelaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan peserta politik. Iskardo P. Panggar menyampaikan bahwa Bawaslu berkomitmen menciptakan iklim demokrasi yang sehat melalui sinergi dengan partai politik. Ia berharap jajaran pengurus baru mampu menjaga stabilitas politik dan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi.

Anggota Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir menambahkan bahwa partai politik memiliki peran krusial sebagai mitra dalam menjaga integritas pemilu. Sinergi antara pengawas dan partai dianggap sebagai instrumen penting untuk menekan potensi pelanggaran. HBM mengatakan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan etika politik akan menentukan arah kualitas demokrasi di tingkat daerah. Ia mengajak semua pengurus untuk bersama memelihara kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Kegiatan pelantikan yang berlangsung di Bandar Lampung ini dihadiri oleh banyak tokoh daerah. Terlihat hadir Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Bupati Lampung Timur Ella Nuryamah di deretan undangan. Selain itu hadir pula Anggota DPR RI Muhammad Kadafi serta pimpinan berbagai partai politik tingkat provinsi. Acara ini juga diikuti oleh pengurus partai tingkat cabang dari 15 kabupaten dan kota serta perwakilan organisasi kepemudaan.

Lembaga pengawas menekankan bahwa komunikasi terbuka dengan partai politik merupakan langkah pencegahan dini terhadap konflik. Penyelenggara ingin memastikan bahwa setiap tahapan politik berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Melalui pertemuan ini diharapkan tercipta kesepahaman mengenai pentingnya etika dalam berpolitik guna meningkatkan kualitas demokrasi di seluruh wilayah Lampung.