Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Ikuti Diskusi Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Lampung

Kamis (05/02), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggelar diskusi dan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Kegiatan berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung dengan fokus pada penguatan pemahaman kepemiluan dan keterlibatan publik dalam pengawasan.

Mahasiswa terlibat aktif dalam sesi diskusi, mereka juga menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait praktik pengawasan di lapangan. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara penyelenggara pengawasan dan kalangan akademik.

Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Mimi Abriyani, menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa dalam kegiatan tersebut memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pengawasan pemilu. Menurutnya, keterlibatan mereka perlu diarahkan pada peran yang lebih konkret.

Mimi mengatakan, “Mahasiswa tidak hanya belajar secara administratif, tetapi juga diharapkan menjadi bagian dari kader pengawasan partisipatif. Peran intelektual muda sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bawaslu menjadi dasar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi. Dalam paparannya, Mimi menyampaikan bahwa mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi, pengembangan gagasan, serta memberikan dukungan terhadap kerja pengawasan kepemiluan. Hal ini disampaikan sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pengawasan di tengah masyarakat.

Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif. Tema ini menyoroti pentingnya peran publik dalam sistem pemilu. Mahasiswa dan pemuda diposisikan sebagai kelompok yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam penguatan demokrasi melalui fungsi kontrol sosial.

Dalam pemaparan materi, dijelaskan bahwa pengawasan partisipatif memiliki fungsi pencegahan terhadap pelanggaran. Keterlibatan masyarakat dinilai dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Penjelasan tersebut disampaikan secara tidak langsung melalui contoh dan penjabaran kasus yang pernah terjadi.

Mimi menambahkan, “Pengawasan partisipatif adalah kekuatan bersama. Ketika masyarakat dan mahasiswa terlibat, maka potensi pelanggaran dapat dicegah lebih dini.” Pernyataan ini mempertegas bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, melainkan membutuhkan partisipasi luas dari masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Lampung dalam membangun kesadaran publik terkait pentingnya pengawasan pemilu. Melalui pendekatan edukatif, Bawaslu mendorong terbentuknya jejaring pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada lingkungan sekitarnya.