Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan, Bawaslu RI Ungkap Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung Sebagai yang Paling Rawan

^{Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin (26/8)}

Bawaslu meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung sebagai tahapan paling rawan saat pemilihan. Dia menyebutkan tiga tahapan tersebut memiliki turbulensi yang paling besar dari semua tahapan.

“Dari seluruh rangkaian tahapan di sini yang paling besar. Dan di sinilah teman-teman menjadi pasien Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan residu pemilu itu masih ada di DKPP sampai dengan saat ini. Nah inilah PR kita Bersama untuk memetakan dan melakukan pencegahan,” ungkap Bagja dalam Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 pada Senin (26/8).

Bagja juga menyebutkan, di tahapan pencalonan turbulensi sudah muncul di tengah bulan Agustus ini. “Kita dihadapkan pada turbulensi besar di awal-awal tahapan ini. Alhamdulillah saya enggak di sini. Tapi saya degdegan, Kalau KPU diduduki, tidak mengikuti putusan (MK) 60 dan 70, maka akan pindah turbulensinya ke Bawaslu,” katanya.

Kemudian di tahapan kampanye, Bagja menyerukan untuk Bawaslu daerah melakukan pengawasan melekat. “Kami sampaikan ke pak Puadi bahwa dalam kampanye, hadiah besarannya seberapa. Bazar limitnya berapa dan bagaimana cara pengawasannya. Ini PR kita Bersama,” ungkapnya.

Bagja berharap, dengan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi. “Kami harapkan seluruh proses yang kita lakukan dalam pemetaan kerawanan ini dapat dilakukan dengan baik oleh Bawaslu daerah,” tutupnya.

Dalam pemaparannya, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan IKP ini menjadi early warning untuk dinamika politik yang perlu dimitigasi terhadap potensi lahirnya kebijakan yang berubah secara cepat. Terdapat lima provinsi dengan kategori rawan tinggi yaitu 13 persen, rawan sedang yaitu 76 persen dan rawan rendah yaitu 11 persen yang dinilai dari total 27 indikator.

Lolly menjelaskan NTT menempati rawan tinggi pertama karena dari 27 indikator 19 indikator terjadi di NTT, lalu disusul Kalimantan Timur dengan memenuhi 18 indikator, Jawa Timur dengan memenuhi 17 indikator, dilanjutkan oleh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang masing-masing 16 indikator. Sehingga Lolly menegaskan ini menjadi potret dari kerawanan tinggi untuk diarahkan sebagai fokus bersama.

“Daerah yang masuk dalam rawan sedang atau rendah jika dilihat konteks tahapan bisa menjadi daerah yang kerawanan tinggi. Ini menjadi penekanan agar yang merasa rawan rendah tidak lengah, serendah apapun kerawanan kacamata kita selalu tinggi,” jelas dia dalam Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Lolly berharap publik dapat membantu Bawaslu ikut serta dalam memantau daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi, sehingga kerja Bawaslu akan semakin komperhensif. Terlebih setelah penetapan calon, dirinya meyakini kerawanan akan semakin terasa terutama di kalangan masyarakat sehingga perlu peran aktif dari seluruh kalangan masyarakat.

“Mudah-mudahan secara terbuka diakses oleh seluruh pihak sehingga bisa kita jadikan cara kita mitigasi secara cepat dan tepat demi menjaga demokrasi Indonesia,” tutur dia dalam penutup paparan.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar, Hamid Badrul Munir, dan Ahmad Qohar. Menurut Iskardo Pemetaan kerawanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Indonesia, terutama pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung, sangat penting untuk memastikan kelancaran dan integritas proses Pemilihan serentak tahun 2024

"Ini merupakan early warning system, agar bisa dilakukan mitigasi dan pencegahan sedari awal, untuk menghadapi dan mengurangi risiko kerawanan , Bawaslu dan pihak terkait perlu melakukan pemetaan kerawanan sejak dini, serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup peningkatan pengawasan, penggunaan teknologi untuk pemantauan, pendidikan pemilih, serta koordinasi dengan pihak keamanan dan masyarakat sipil," Tutup Iskardo.

Editor : Aris Munandar
Foto : Aris Munandar