Lat Pra Ops Mantap Brata 2023, Edukasi dan Sosialisasi Dalam Memberikan Pemahaman Ketentuan Dan Aturan Pemilu

Anggota Bawaslu Lampung, Tamri hadiri dan menjadi narasumber pada agenda Latpraops Mantap Brata Krakatau yang dibuka oleh Kombes Pol Amiludin Roemtaat S.IK. Kombes Pol Amiludin mengatakan bahwa adanya pemilu bertujuan untuk menyamakan persepsi yang berbeda pada masyarakat. Beliau mengharapkan semua perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya bisa berjalan sesuai dengan lancar. Sentra Gakkumdu penting untuk mengoptimalkan fungsi inteligen, meningkatkan kerja sama yang terjalin secara harmonis sesama anggota penyelenggara pemilu, mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, menjaga sikap dan memberikan contoh sebagai aparat negara, menghindari kontraproduktif sekecil apapun yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu.

"Mari kita menyatukan tekad dan komitmen dalam rangka mengawal dan menyukseskan pemilu" ajak Kombespol Amiludin Roemtaat.

Beliau juga berharap semoga Provinsi Lampung berada dalam situasi yang aman dan kondusif saat pelaksanaan pemilu nanti.

Anggota Bawaslu Lampung, Tamri mengungkapkan bahwa sinergitas antara KPU dan Kepolisian perlu lebih ditingkatkan lagi agar dapat memberikan support sebagai petugas pengamanan pemilu di 2024 tepatnya tanggal 14 Februari. Untuk saat ini tahapannya sudah mulai terlaksana. Lembaga yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan bertugas menangani tindak pidana pemilu yang terjadi di setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Oleh karena itu sentra gakkumdu juga harus mulai berjalan dari sekarang.

TNI, polri, dan pejabat lain dilarang melakukan keterlibatan dalam memberikan arahan, ajakan, dan sebagai atau mengungkapkan tindakan yang menguntungkan bagi calon yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah melaksanakan kampanye.

Tamri mengutarakan terdapat indeks kerawanan pemilu yaitu kontak sosial politik, konsistensi penyelenggara pemilu, dan dimensi partisipasi.
"Dimensi penyelenggaraan pemilu ini lebih tinggi kontribusi nya terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik" ungkap Tamri.

Konstribusi dimensi penyelenggaraan pemilu yang lebih besar peluangnya melahirkan kerawanan di pemilu ini tidak saja terlihat di IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di tingkat provinsi, namun juga terekam di tingkat kabupaten/kota.

Saat ini ditemukan adanya kasus politik uang yang baru yaitu penggunaan digital. Kasus politik uang digital menjadi tantangan baru dalam penyelidikannya. Tamri mengajak pihak kepolisian untuk saling berkoordinasi untuk mengatasi cara mengetahui peserta pemilu mendistribusikan tujuan akhir uang beserta dengan akun nya. Selain itu sentra gakkumdu juga bertugas untuk mengawasi netralitas ASN. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar belum memberikan efek jera. Hal itu yang menyebabkan masih ditemukannya beberapa pelanggaran.