[[Konferensi Pers]] Bawaslu Lampung Tegaskan Pentingnya Evaluasi Dan Perbaikan Dalam Penanganan Pelanggaran

^{Anggota Bawaslu Lampung Tamri Saat memberikan keterangan kepada Media Pers, Rabu (3/4).}

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurutnya, evaluasi harus menjadi agenda wajib yang dilakukan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di daerah untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.

Tamri menjelaskan bahwa evaluasi memiliki dua fungsi utama. “Pertama, evaluasi harus mampu mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, termasuk pemahaman dalam hal pencegahan dan penindakan. Kedua, evaluasi harus menghasilkan usulan-usulan konkret untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan,” ungkap Tamri.

Tamri menyoroti pentingnya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini bertujuan mencari solusi atas berbagai hambatan yang muncul selama proses pengawasan. Ia menegaskan bahwa temuan-temuan dari evaluasi ini harus menjadi dasar untuk memperbaiki prosedur dan mekanisme kerja, sehingga upaya pengawasan pada Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lebih optimal.

“Dalam evaluasi ini, kita harus jujur mengidentifikasi apa saja kendala yang telah terjadi di lapangan, baik itu terkait regulasi, sumber daya manusia, maupun aspek teknis pengawasan. Dengan begitu, kita dapat menyusun langkah-langkah perbaikan yang relevan dan efektif,” tegas Tamri.

Tamri juga menyoroti bahwa Pilkada Serentak 2024 memiliki tantangan unik karena menggunakan dasar hukum yang berbeda dari pemilu sebelumnya. Perubahan regulasi ini, menurutnya, menuntut kesiapan yang matang dari seluruh jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan.

“Perbaikan yang kita lakukan dalam menangani permasalahan pengawasan saat ini akan menjadi rujukan penting bagi penyelenggaraan Pilkada ke depan. Meski menggunakan undang-undang yang berbeda, prinsip pengawasan dan penindakan harus tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan kepastian hukum,” ujar Tamri.

Selain itu, Tamri menegaskan bahwa pelibatan daerah dalam evaluasi adalah langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pengawasan di tingkat lokal. Menurutnya, daerah memiliki peran krusial dalam memberikan masukan berdasarkan pengalaman langsung di lapangan.

“Evaluasi tidak boleh hanya menjadi agenda di tingkat pusat. Pengalaman daerah adalah sumber pembelajaran yang sangat berharga. Keterlibatan aktif mereka akan membantu kita memahami kompleksitas permasalahan yang ada serta merumuskan solusi yang aplikatif,” imbuhnya.

Dengan pendekatan evaluasi yang menyeluruh, Tamri berharap kualitas penanganan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024 dapat meningkat secara signifikan. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara seluruh elemen pengawas pemilu untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat.

“Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Mari jadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia,” pungkas Tamri.

Editor : Aris Munandar
Foto : Aris Munandar