Kolaborasi KPU Dan Bawaslu Lampung Dalam Mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024

^{Anggota Bawaslu Lampung Gistiawan, menghadiri Rapat Persiapan Pleno Trebuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pilkada Serentak Tahun 2024, Kamis (15/08) .}

Dalam upaya menjaga kualitas data pemilih untuk Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi.

Anggota KPU Provinsi Lampung Agus Riyanto menegaskan pentingnya pengawasan ini sebagai bagian dari upaya memastikan validitas data pemilih.

Anggota Bawaslu Lampung Gistiawan, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih merupakan komitmen bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan setiap arahan dari Bawaslu dengan baik. "Kolaborasi ini sangat penting dan harus terus dipertahankan," ujar Gistiawan saat menghadiri Rapat Persiapan Pleno Trebuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pilkada Serentak Tahun 2024, Kamis (15/08) .

Selain itu, Menurut Gistiawan Pengawasan yang dilakukan mencakup prosedur, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan pemutakhiran data. Gistiawan mencatat bahwa sebagian besar temuan hanya terkait masalah administrasi dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota.

Gistiawan juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan pemutakhiran data, terutama dalam menghadapi warga yang enggan ditempeli stiker. Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah cepat KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti temuan di lapangan.

Lebih lanjut, Ia memaparkan Pengawasan Bawaslu Lampung juga mengidentifikasi potensi permasalahan seperti kelebihan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang belum terdata hingga hari terakhir. Bawaslu menegaskan pentingnya menyelesaikan permasalahan di tingkat bawah untuk mencegah gangguan pada tahapan berikutnya.

Kemudian dalam hal sinergi antar lembaga, termasuk dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah, telah berjalan dengan baik. Selain itu, Bawaslu Lampung juga membuka posko-posko aduan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengawalan demokrasi hingga Pilkada 2024.

Editor : Aris Munandar
Foto : Aris Munandar