Kolaborasi Bawaslu dan Dinas Perpustakaan Lampung dalam Menyediakan Referensi Pengawasan Pemilu

Transformasi perpustakaan menjadi pusat edukasi demokrasi ditunjukkan melalui kehadiran Pojok Literasi Pengawasan di Nuwa Baca Zainal Abidin Pagar Alam. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melakukan kunjungan ke fasilitas tersebut pada Jumat (13/02) untuk mempelajari rekam jejak pengawasan pemilu.

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Bawaslu Provinsi Lampung dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung yang dikukuhkan pada 12 Juli 2024. Melalui ruang ini. Bawaslu menyajikan arsip laporan dan dokumentasi kerja dalam bentuk cetak maupun digital. Keberadaan pojok literasi tersebut memberikan akses langsung bagi masyarakat untuk membedah data pengawasan secara terbuka.

Materi yang tersedia mencakup publikasi laporan. kajian mendalam. serta berbagai produk hukum yang relevan dengan tugas pengawasan. Mahasiswa dapat mempergunakan data tersebut sebagai referensi diskusi ilmiah di lingkungan kampus. Format informasi yang disediakan telah disesuaikan agar mudah dicerna oleh pengunjung dari berbagai latar belakang pendidikan.

Nuwa Baca Zainal Abidin Pagar Alam menunjang kegiatan literasi ini dengan fasilitas yang lengkap. Tersedia ruang baca umum. ruang layanan. hingga ruang khusus konten Lampung. Selain mengelola 3.500 buku fisik. perpustakaan ini menyediakan sistem barcode untuk mengakses koleksi buku elektronik. Fasilitas tambahan berupa jaringan internet nirkabel gratis mendukung mahasiswa dalam memperluas pencarian data di lokasi yang sama.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Iskardo P. Panggar. memberikan pernyataan mengenai pentingnya akses informasi bagi publik. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan yang memadai akan mengubah pola pikir masyarakat dalam melihat proses pemilu. Partisipasi warga dalam pengawasan merupakan elemen penting untuk mendukung kinerja lembaga penyelenggara.

Iskardo P. Panggar mengatakan bahwa literasi pengawasan perlu diperluas kepada mahasiswa karena mereka memiliki posisi penting dalam mengawal demokrasi. Kehadiran ruang edukasi ini di tengah perpustakaan umum merupakan upaya konkret untuk membawa isu pemilu lebih dekat ke tengah warga. Beliau juga menambahkan bahwa kesadaran kolektif mengenai pengawasan partisipatif dapat tumbuh apabila masyarakat memahami aturan yang berlaku.

Program ini menjadi bukti komitmen Bawaslu dalam mendorong transparansi dan edukasi hukum. Dengan mengenali mekanisme serta potensi pelanggaran. masyarakat diharapkan berani mengambil peran dalam menjaga validitas proses politik. Pengetahuan yang diperoleh dari literasi ini menjadi modal utama warga untuk mengawal kejujuran dalam setiap tahapan demokrasi.