Hamid : Publikasi Sebagai Katalisator Informasi Antara Pengawas Dengan Masyarakat
|
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu melaksanakan Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Pada Pemilu Tahun 2024 di Regency Pringsewu pada 9 September 2023. Acara tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota beserta kepala sekretariat panwaslu kecamatan se-Kabupaten Pringsewu
Narasumber pada kegiatan ini, Bawaslu Pringsewu berkesempatan menghadirkan orang-orang luar biasa untuk menjadi narasumber yakni, Sofyan Akbar Budiman, M.Pd ( Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu), Karno Ahmad Satrya, M.H (Perhimpunan Pemilih Indonesia) dan M.Fathul Arifin, M.Pd.
Ketua Bawaslu Pringsewu Suprondi menyampaikan dalam rangka menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses demokrasi, kami dengan sukacita menyambut kehadiran Anda semua dalam Rapat Koordinasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
Kami berkomitmen untuk menjaga integritas proses ini dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat dan berkompeten yang akan bersaing dalam pemilihan.
Strategi publikasi dan dokumentasi yang akan kami terapkan untuk memastikan bahwa informasi tentang calon anggota DPRD dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kami juga akan membahas tindakan pengawasan yang akan kami implementasikan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu Anggota Bawaslu Lampung, Hamid Badrul Munir, menekankan bahwa semua kegiatan pengawasan harus terpublikasi dengan baik, mengingat era digitalisasi dan penggunaan media sosial.
Dalam sambutannya, Hamid Badrul Munir menyatakan, "Kerja-kerja pengawasan harus terpublikasi dengan baik untuk membangun public trust (kepercayaan publik). Kita harus paham kondisi hari ini bahwa zaman sekarang sudah serba digitalisasi. Saya berharap dalam kedepannya agar proses pengawasan dan pencegahan dapat berjalan lebih efektif melalui publikasi dan dokumentasi yang baik."
Beliau juga menyoroti pentingnya Form A Hasil Pengawasan di tingkat kecamatan, yang merupakan output penting dari penyelenggara ad hoc. "Form A Hasil Pengawasan sangat penting di kemudian hari," ujar Hamid Badrul Munir.
"Mari lakukan proses pengadministrasian secara tertib dan baik. Pengisian Form A hasil Pengawasan menggambarkan kondisi pada saat itu."
Dalam konteks identifikasi pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS), Hamid Badrul Munir menegaskan perlunya kerjasama angar divisi, jangan lagi ada ego divisi, karna kita adalah pengawas pemilu.
"Saya Juga berpesan untuk menjaga integritas dan tegak lurus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," pesannya.
Acara ini kemudian resmi dibuka oleh Hamid Badrul Munir, dengan harapan bahwa kerjasama dan transparansi akan terus mewarnai upaya pengawasan pemilu di Lampung.
