Hamid Badrul Munir Tekankan Kepatuhan Regulasi dalam Pengukuhan DPW PKB Lampung

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir mengikuti jalannya pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung masa bakti 2026-2031. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu (08/02) di Kota Bandar Lampung. Hamid hadir bersama Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar untuk memenuhi undangan organisasi partai tersebut.

HBM sapaan akrabnya menyatakan bahwa keberadaan Bawaslu dalam acara partai merupakan bagian dari fungsi koordinasi. Menurut HBM, partai politik memiliki kedudukan sebagai mitra strategis dalam memperkuat sistem demokrasi di tingkat daerah. Sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu dengan pengurus partai diperlukan untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum.

Kami mengharapkan seluruh pengurus PKB Lampung dapat bekerja sama dalam menjaga integritas pada setiap tahapan pemilihan. Ketaatan terhadap aturan dan penerapan etika politik menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Lampung. Ucap Hamid saat memberikan tanggapan mengenai acara tersebut.

Acara pengukuhan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela. Hadir pula tokoh politik seperti Bupati Lampung Timur Hj. Ella Nuryamah dan Anggota DPR RI Dr. H. Muhammad Kadafi. Peserta yang hadir meliputi pengurus DPC PKB dari lima belas kabupaten serta kota dan anggota Fraksi PKB dari berbagai tingkatan DPRD di Lampung.

Dalam pidatonya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyoroti perlunya keberpihakan politik untuk kepentingan publik. Ia menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Lampung masih perlu ditingkatkan karena menempati posisi rendah di Sumatra. Rahmat mendorong adanya kreativitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah melalui keputusan politik yang tepat.

Sektor riil kita memiliki potensi yang sangat besar hingga mencapai 150 triliun rupiah. Namun saat ini proses hilirisasi baru menyentuh angka 40 triliun rupiah. Hal ini memerlukan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak termasuk partai politik. Tegas Rahmat Mirzani Djausal di hadapan para undangan.

HBM menilai pernyataan gubernur tersebut sebagai pesan penting bagi pengurus partai dalam menjalankan fungsi politiknya. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik hanya dapat diraih apabila proses demokrasi dijalankan dengan transparan. Hamid memastikan Bawaslu Lampung akan tetap mengawal setiap aktivitas politik agar selaras dengan regulasi yang berlaku demi tegaknya keadilan pemilihan di Provinsi Lampung.