Hadiri Pleno Rekapitulasi DPS, Bawaslu Beri Tanggapan dan Rekomendasi
|
Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Karno Ahmad Satarya Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh KPU Prov. Lampung di Hotel Emersia. Jumat, (14/4).
Ketua KPU Lampung Erwan Bustami saat membuka acara tersebut menyampaikan ucapan terimakasih kepada Karno mewakili Bawaslu Lampung atas kehadiran acara rapat pleno terbuka DPS tersebut.
“KPU mengharapkan masukan dan tanggapan dari Bawaslu Lampung terkait Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung,†Ucapnya.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Lampung Agus Riyanto selaku pemandu Pleno kegiatan tersebut meminta kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan satu-persatu hasil rekapitulasi
"Jumlah Kecamatan di Lampung sebanyak 229, lalu jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 2.651, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) 25.811, lalu jumlah pemilih Laki-Laki 3.382.356, pemilih Perempuan 3.267.796, sehingga total pemilih sementara 6.650.512," ujar Agus.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, Karno Ahmad Satarya, menyampaikan masukan kepada KPU dimana pihaknya menemukan beberapa masyarakat yang belum masuk dalam DPS.
"Kami berharap KPU harus betul-betul cermat dalam bekerja, misalnya disuatu tempat ada yang sudah dicoklit tetapi tidak masuk kedalam DPS dan itu Anggota Bawaslu Kabupaten," terang Karno.
Karno juga menyoroti soal pemilih yang saat dicoklit belum berusia 17 tahun, menurutnya apabila pada tahun 2024 saat Pemilu usianya telah mencapai 17 tahun, hal itu perlu diperhatikan untuk segera diperbaiki dimana yang bersangkutan tersebut memiliki hak untuk memilih.
"Kami juga mendorong Disdukcapil agar masyarakat yang belum mempunyai KTP-el untuk mempercepat proses perekaman, karena salah satu syarat pemilih ialah memiliki KTP-el" tambah Karno
Selain itu, ia juga menyoroti soal salah penempatan TPS yang jumlahnya ribuan hasil pengawasan melekat oleh petugas Bawaslu tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
