Hadapi Pemilu, Bawaslu Lampung Sampaikan Potensi ke Binda
|
Hadapi Pemilu, Bawaslu Lampung Sampaikan Potensi ke Binda
Bawaslu Lampung, Bandar Lampung ---- Guna meningkatkan sinergitas antar lembaga, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bawaslu Provinsi Lampung melakukan Kunjungan ke Badan Intelegen Negara Daerah (Binda) Lampung, di Kantor Binda Provinsi Lampung, Rabu (3/8/2022).
Dalam kunjungannya tersebut, Bawaslu dan Binda Provinsi Lampung melakukan pembahasan terkait Pperkembangan tahapan Pemilu Serentak, khususnya 2024 di Provinsi Lampung.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah menyampaikan, Menghadapi Tahapan Pemilu 2024, potensi politik identitas masih sangat besar sehingga pada saat mendekati waktu tahapan Pilpres sudah mulai menjadi atensi khusus.
"Mengingat, mayoritas pemilih merupakan pelajar yang belum mencapai umur 18 tahun. Terdapat pendataan khusus terhadap pemilih pemula yang pada tahun 2022 belum mencapai umur 18 tahun," ujarnya.
Menurut, Di Provinsi Lampung termasuk kedalam wilayah yang aman dalam menjalani proses tahapan. Sampai saat ini tidak pernah terjadi kegiatan anarkis oleh masyarakat. Meskipun, masih banyak suara masyarakat seperti aksi, namun tidak sampai kedalam aktivitas kericuhan yang terjadi.
"Bawaslu terus melakukan pengawasan dalam tahapan Pilkada dan Pemilu 2024, dan berharap terus berkoordinasi dengan Binda Lampung untuk mensukseskan Pemilu 2024," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Binda Lampung Harseno menjelaskan, berkaitan dengan dunia politik, saat ini terfokus pada tahapan Pemilu 2024. Negara Indonesia berharap dapat melaksanakan sistem digital dalam pemungutan suara, namun saat ini belum terlaksana. Harus tercipta sinergitas yang baik untuk mewujudkan sistem digital berdasarkan perkembangan zaman.
“Binda Lampung siap bersinergi dan bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Lampung. Dengan mendukung seluruh proses tahapan Pemilu 2024 yang menjadi fokus utama Bawaslu,†Kata dia.
Lebih lanjut ia menambahkan, Melihat dinamika tahapan Pemilu 2024, potensi terjadinya politik identitas dapat terjadi. Yang menjadi perhatian salah satunya yaitu pergantian Kepala Daerah, dengan proses serah terima yang harus berjalan dengan baik demi mewujudkan kepemimpinan yang kondusif.
“Register yang terdapat di Provinsi Lampung terbilang cukup banyak, berhubungan dengan tahapan pemungutan suara yang mengharuskan pemilih menunjukkan kartu tanda kependudukan, menjadi permasalahan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan register karena tidak memiliki e-KTP. Sehingga, ini menjadi permasalahan,†ungkapnya.
