Fokus Bawaslu Lampung pada Pendidikan Politik di Masa Non-Tahapan Pemilu

Bandar Lampung, Jumat (20/02). Jajaran pengawas pemilu di Provinsi Lampung mengikuti pertemuan virtual yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk membahas penguatan sistem politik di luar masa kompetisi. Agenda ini melibatkan seluruh personel Bawaslu tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota dalam rangka menyelaraskan persepsi mengenai arah kebijakan lembaga. Pertemuan tersebut menggarisbawahi fungsi Bawaslu sebagai institusi permanen yang memiliki kewajiban menjaga stabilitas demokrasi secara terus menerus. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan tetap menjadi prioritas meskipun tidak ada jadwal pemungutan suara yang sedang berjalan.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono, memberikan penegasan terkait peran strategis para pengawas. Beliau menjelaskan bahwa surat instruksi mengenai konsolidasi demokrasi merupakan respons nyata bahwa aktivitas lembaga tidak berhenti saat pemilu berakhir. Totok menyatakan bahwa pelaksanaan konsolidasi demokrasi merupakan kewajiban bagi seluruh jajaran. Ia berpendapat bahwa jika tugas lembaga hanya terfokus pada masa tahapan maka eksistensi lembaga permanen tidak lagi memiliki urgensi yang kuat.

Perbedaan pendekatan kerja antara masa aktif pemilihan dan masa tenang menjadi poin penting dalam rapat tersebut. Pada masa tahapan, energi lembaga banyak terserap pada urusan prosedural, pengawasan teknis, serta penanganan pelanggaran. Namun, pada masa di luar tahapan, fokus dialihkan pada upaya memperkuat substansi demokrasi melalui pendidikan politik dan peningkatan literasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang paham akan hak politiknya sehingga pengawasan partisipatif dapat tumbuh dari kesadaran publik.

Kualitas pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional menjadi perhatian khusus dalam forum tersebut. Totok Hariyono mengingatkan bahwa integritas sebuah negara bermula dari cara rakyat menentukan wakilnya di kotak suara. Beliau menekankan agar masyarakat tidak memilih pemimpin hanya karena faktor ketampanan atau kecantikan fisik semata. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus berpijak pada penilaian rasional terhadap rekam jejak, kapasitas, serta integritas setiap calon. Penguatan cara pandang inilah yang menjadi sasaran utama dari agenda konsolidasi yang dijalankan.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, memberikan tanggapan mengenai rencana aksi di tingkat daerah. Beliau menyatakan bahwa bagi seluruh pengawas di Lampung, konsolidasi demokrasi adalah komitmen untuk menjaga pertumbuhan kualitas politik daerah secara berkelanjutan. Suheri menjelaskan bahwa penguatan literasi politik harus dilakukan agar partisipasi masyarakat menjadi lebih cerdas dan bertanggung jawab. Ia menilai bahwa kedewasaan berpolitik masyarakat merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama masa transisi politik.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Provinsi Lampung akan merancang program kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Rencana tersebut mencakup kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok aktif pemuda di seluruh wilayah Lampung. Suheri menambahkan bahwa sistem demokrasi yang kuat tidak dapat lahir secara instan melainkan harus dirawat secara konsisten. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan instruksi pusat guna memperkokoh substansi demokrasi bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung.