Ciptakan Pemilu 2024 Yang Terpercaya Dan Legitimate, Bawaslu Lampung Ikuti Deklarasi Pemilu Berintegritas

Suheri dan Hamid Badrul Munir anggota Bawaslu Lampung yang merangkap tim pemeriksa daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2023-2024 Provinsi Lampung beserta Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar dan Widodo Wuryanto memenuhi undangan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Jakarta (8/10).

Dalam Laporannya Heddy Lukito selaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI memaparkan bahwa kegiatan Rakornas penyelenggara Pemilu ini memiliki maksud untuk menyatukan langkah penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memegang teguh kode etik pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan kesatuan penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing. KPU dalam sejarahnya merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang lahir pertama, kemudian disusul Bawaslu dan yang terakhir DKPP.

Merujuk pada data, Heddy Lukito menjelaskan Rakornas ini diikuti oleh tiga unsur penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Undangan yang hadir mencapai 1408 terdiri dari 76 Ketua dan Sekretaris KPU Bawaslu tingkat Provinsi dari 38 Provinsi. Ketua Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu sebanyak 76 orang berasal dari 38 Provinsi, juga Ketua KPU Kabupaten/Kota sebanyak 514, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota 514 ditambah anggota tim pemeriksa daerah DKPP berjumlah 228.

Heddy menyadari beban kerja dan tanggung jawab penyelenggara pemilu semakin meningkat. KPU, Bawaslu dan DKPP senantiasa menjadi sorotan publik begitu ada isu miring mengenai KPU dan kinerja Bawaslu maka langsung tertuju pada DKPP sebagai lembaga yang memegang otoritas menangani dugaan pelanggaran kode etik. Sejak 11 tahun DKPP berdiri, DKPP telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2098 perkara. DKPP lembaga bertugas menjaga marwah dan integritas penyelenggara Pemilu. Pada tahun 2023 DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir.

Ketua DKPP RI bersyukur atas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang sejauh ini dapat berjalan dengan baik. Bahkan mendapat apresiasi dari dunia Internasional. Menurutnya kondisi seperti ini perlu dipertahankan sehingga Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan mencerminkan nilai-nilai demokratis.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang sejauh ini pernah diselenggarakan. Pemilu yang akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi dan pengamanan bukan hal yang mudah serta mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi tanpa hoax, kontestasi tanpa ujaran kebencian sehingga bisa menghasilkan solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa.

Jokowi menghimbau jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi, karena sudah jelas sangat sulit karena di TPS terdapat sanksi dari saksi partai politik.

"Saya ingatkan agar mempersiapkan segala sesuatu dengan detail. Harus dicek dan diawasi. Lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat sehingga bisa menjaga politik tetap kondusif." kata Joko Widodo.

Dalam kegiatan tersebut, Seluruh Peserta Rakornas membacakan deklarasi pemilu berintegritas dan ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Berikut isi Deklarasi Pemilu Berintegritas:

1. Menjaga integritas kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu demi mewujudkan pemilu yang demokratis
2. Melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kode etik, serta pedoman perilaku penyelenggara pemilu.