Bawaslu RI Sampaikan Data Pengawas Ad Hoc Bisa Jadi Bahan Evaluasi Dan Kajian

^{Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Rapat Integrasi Serta Validasi Data Pengawas Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Gelombang I di Jakarta, Rabu (21/8).}

Bawaslu tengah melakukan validasi data seluruh jajaran pengawas ad hoc Pemilu tahun 2024. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan hasil dari integrasi data ini akan dilakukan kajian dan evaluasi ke depannya terkait efektivitas kinerja pengawas ad hoc.

Dia mengatakan jumlah personil jajaran Bawaslu sedikit ketimbang jajaran KPU, yang membuat kerja pengawasan kurang optimal. Dia menambahkan terkait pemutakhiran data pemilih yang dilakukan PPS dan Pantarlih tidak terawasi sepenuhnya. Selain itu, dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang membutuhkan pengawas untuk mengawasi di dalam dan diluar TPS tidak dapat diawasi semuanya, disebabkan jumlah PTPS hanya satu orang.

"Kinerja yang tidak optimal tersebut dapat dituangkan dalam bentuk data salah satu masalah pengawasan yang dapat dijadikan bahan bagi akademisi dan pegiat pemilu untuk membuat kajian problematika pelaksanaan pemilu 2024, salah satunya profil kinerja dan kuantitas pengawas ad hoc di lapangan," kata Herwyn dalam Rapat Integrasi Serta Validasi Data Pengawas Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Gelombang I di Jakarta, Rabu (21/8).

Herwyn mengakui banyak keluhan dari pengawas ad hoc perihal kuantitas pengawas saat bertugas. Dia melihat kerap terjadi hanya ada satu orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pengawasan di kecamatan/desa/kelurahan yang jumlah TPSnya banyak, membuat kerja pengawasan mendapatkan kesulitan.

Herwyn mengatakan, penginputan data kinerja pengawasan pengawas ad hoc dapat dijadikan bahan naskah akademik penyusunan Undang-Undang yang akan datang, terkait dengan efektivitas penambahan jumlah pengawas pemilu ad-hoc dalam melakukan pengawasan pemilu serta perluasan tugas dan wewenang pengawas ad hoc.

"Mudah mudahan integrasi data yang berkali kali kita lakukan bisa berhasil dan wujudkan, karena data yang kita butuhkan sangat penting untuk kita jadikan sebagai pengambilan keputusan selanjutnya," tuturnya.

Herwyn berharap dengan sisa waktu yang ada, jajaran hingga tingkat terbawah bisa menjadikan ini tantangan untuk melakukan tugas dalam mengawasi pemilihan serentak 2024. Sebab data ini penting untuk pengawasan lebih lanjut sambil koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Ditempat yang sama, Anggota Bawaslu Lampung Imam Bukhori mengungkapkan Rapat ini sangat penting untuk memastikan bahwa data pengawas pemilu ad hoc terintegrasi dengan baik dan diverifikasi secara menyeluruh. "Ini adalah langkah krusial untuk menjamin integritas dan keadilan dalam pemilihan umum mendatang," Ungkap Imam saat dikonfirmasi Tim Humas Bawaslu Lampung.

Selain itu, Imam Menyebutkan yang perlu dipersiapkan adalah data yang lengkap dan valid. "Jika data yang diinput sudah lengkap, data tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Key Performance Indicator (KPI) untuk menentukan visi misi Bawaslu di masa depan," Tutup Imam.

Editor : Humas Bawaslu RI/Aris Munandar
Foto : Humas Bawaslu RI