Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Provinsi Lampung Persiapkan Sosialisasi Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Serentak 2024

Bawaslu Provinsi Lampung Persiapkan Sosialisasi Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Serentak 2024

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir beri arahan pada kegiatan Persiapkan Sosialisasi Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Serentak 2024 secara virtual melalui platform Zoom Meeting pada Minggu, (15/09).

Bawaslu Provinsi Lampung bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi secara virtual melalui platform Zoom Meeting pada Minggu, (15/09). Koordinasi ini digelar mempersiapkan sosialisasi netralitas kepala desa menjelang Pemilihan Serentak 2024.

Dalam rapat ini, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir, menekankan pentingnya sosialisasi ini bukan sekadar formalitas. "Kegiatan ini menjadi fokus bersama untuk memastikan langkah-langkah pencegahan terkait netralitas kepala desa dapat berjalan optimal," ujar HBM.

Ia juga menggarisbawahi bahwa sosialisasi harus berlangsung sebelum kampanye dimulai, namun jika ada kendala di tingkat kabupaten/kota, koordinasi lebih lanjut harus dilakukan hingga tahap awal kampanye.

Bawaslu Provinsi Lampung mengimbau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), guna memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi ini.

"Kepala desa lebih mendengar APDESI dibandingkan PMD. Oleh karena itu, peran APDESI sangat penting untuk memastikan partisipasi kepala desa dalam kegiatan ini," tambah HBM.

HBM menyebutkan bahwa narasumber yang akan dihadirkan dalam sosialisasi harus melibatkan unsur kejaksaan dan kepolisian, mengingat materi yang disampaikan terkait netralitas kepala desa berbeda dari ASN lainnya. "Kita harus memastikan agar kegiatan ini tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendukung salah satu calon," jelasnya.

Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya penyelesaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) di beberapa daerah yang masih mengalami kendala.

Dalam kesempatan yang sama Mimi Abriyani, Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, juga menegaskan pentingnya penyusunan jadwal sosialisasi yang harus segera dibagikan untuk dibahas bersama.

Editor : Aris Munandar
Foto : Aris Munandar

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle