Bawaslu Lampung Terima Kunjungan Kerja Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Bahas Persiapan Pelatihan Aparatur Desa Jelang Pilkada 2024

_{Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk membahas persiapan pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, Kamis (24/10).}

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk membahas persiapan pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, Kamis (24/10). Kegiatan ini direncanakan berlangsung mulai 28 Oktober hingga 6 November 2024 di Bandar Lampung. Dalam pertemuan ini, Ismail selaku Dirjen Bina Pemdes menjelaskan bahwa koordinasi tersebut diadakan untuk memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan lancar serta sesuai dengan prinsip netralitas, terutama di tengah tahapan Pilkada Serentak 2024.

“Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa ini adalah agenda rutinan yang diadakan oleh Dirjen Bina Pemdes. Namun, di masa Pilkada serentak seperti saat ini, peran kepala desa menjadi isu krusial di masyarakat. Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bawaslu guna menjaga agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan prinsip netralitas,” jelas Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menambahkan bahwa kegiatan ini akan diikuti sekitar kurang lebih 4.000 peserta yang terdiri dari kepala desa serta perangkat desa lainnya. Peserta akan bergantian mengikuti pelatihan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikelola oleh sebuah Event Organizer (EO). Pelatihan ini akan melibatkan narasumber dari berbagai lembaga penting, seperti Inspektorat, Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan pengelolaan anggaran dan kinerja aparatur desa sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Event Organizer (EO), Eka, turut menjelaskan aspek teknis pelaksanaan acara ini. Ia memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan mengutamakan kenyamanan dan kelancaran peserta selama mengikuti kegiatan.

Anggota Bawaslu Lampung, Gistiawan, yang turut hadir dalam pertemuan ini, mengapresiasi langkah Kemendagri untuk berkoordinasi lebih awal terkait kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga integritas di sepanjang pelaksanaan kegiatan, terutama karena netralitas aparatur desa kini menjadi perhatian utama publik. Menurutnya, Bawaslu akan turut hadir untuk memantau jalannya kegiatan ini, mengingat potensi adanya pelanggaran netralitas oleh aparatur desa dalam konteks Pilkada.

“Kami mengerti bahwa kegiatan ini bersifat internal dan bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa. Namun, penting bagi Bawaslu untuk memahami detail acara, seperti siapa saja yang akan menyampaikan materi dan siapa saja narasumber yang diundang. Hal ini dilakukan agar kami dapat mengantisipasi apabila terjadi laporan terkait pelanggaran netralitas,” ungkap Gistiawan.

Bawaslu Lampung juga menegaskan bahwa pemantauan akan difokuskan pada isi materi pelatihan untuk memastikan bahwa prinsip netralitas tetap terjaga. Pemantauan yang ketat diperlukan mengingat peserta terdiri dari aparatur desa yang berperan penting di masyarakat. Jika ada materi yang dianggap melanggar netralitas atau memihak kepada salah satu pihak, Bawaslu tidak akan segan-segan menindaklanjutinya.

Sebagai langkah antisipatif, Anggota Bawaslu Lampung, Hamid Badrul Munir, menyarankan agar seluruh narasumber, pelatih, dan peserta menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk menjaga netralitas sepanjang tahapan Pilkada 2024. Selain itu, para narasumber akan diberikan tanggung jawab tambahan untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga netralitas kepada seluruh aparatur desa. Hal ini diharapkan dapat memperkuat komitmen desa untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang bersih dan adil.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memberi bekal tambahan bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka, khususnya di masa Pilkada. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip integritas dan netralitas, aparatur desa diharapkan dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Bawaslu Lampung pun menyatakan komitmennya untuk terus memantau kegiatan ini dan memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Melalui koordinasi ini, baik Bawaslu Lampung maupun Kemendagri berharap pelatihan bagi aparatur desa dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai tujuan. Dengan peningkatan kompetensi aparatur desa, diharapkan proses Pilkada 2024 dapat berlangsung tanpa gangguan, terutama terkait isu netralitas di level pemerintahan desa.

Editor : Mayu Shofa
Foto : Aris Munandar