Bawaslu Lampung Tekankan Pentingnya Konsolidasi Hasil Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2024

^{Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir berikan arahan pada kegiatan Rapat Penarikan Data Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Lampung, Sabtu (3/08).}

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menegaskan bahwa data pemilih merupakan faktor penentu awal keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Oleh karena itu, pengawasan maksimal terhadap data pemilih menjadi mutlak diperlukan. Hal ini disampaikan HBM saat Rapat Penarikan Data Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Lampung, Sabtu (3/08).

Dalam rapat tersebut, HBM menekankan pentingnya konsolidasi data dari berbagai tahap, mulai dari uji petik, pengawasan melekat, hingga pleno di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Menurutnya, data ini akan menjadi acuan dalam pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kita harus memastikan bahwa data yang kita miliki valid dan akurat. Jangan sampai kita membicarakan perbaikan KPU sementara kita sendiri masih menghadapi banyak kekurangan dalam data,” tegas HBM.

HBM juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan data pemilih akurat dan valid. Menurutnya, ini bukan hanya tugas bawahan atau staf, tetapi tanggung jawab bersama. “Ini bukan hanya tugas bawahan atau staf, tetapi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita menjadi Bawaslu Provinsi yang lambat dan tidak peka terhadap data,” ujar HBM.

HBM juga menekankan pentingnya etos kerja yang tinggi di kalangan Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Ia mengingatkan agar para pengawas Pemilu di lingkungan Bawaslu Lampung selalu siap dan handphone selalu aktif agar mudah dihubungi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu. Kemudian, ia meminta untuk selalu berkoordinasi baik antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga PKD jika terjadi masalah atau kendala.

"Kami berharap proses konsolidasi data ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi data yang tertinggal." Tutup HBM.

Editor : Aris Munandar
Foto : Aris Munandar