Bawaslu Lampung Matangkan P2P dan ANTI LINGLUNG 2026

Bawaslu Provinsi Lampung menggelar Rapat Rutin Jajaran Sekretariat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada Senin (04/05). Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat.

Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, terutama terkait persiapan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2026. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat, sehingga perlu dipersiapkan secara matang dari sisi konsep, teknis pelaksanaan, hingga sasaran peserta.

Selain itu, Bawaslu Lampung juga merencanakan pelaksanaan kegiatan Akselerasi Nalar dan Tukar Ilmu di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dikenal dengan akronim ANTI LINGLUNG. Kegiatan ini akan mengangkat tema “Penerimaan Permohonan, Pemeriksaan Berkas Persyaratan (Formil dan Materil), dan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.”

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi agenda-agenda tersebut. “Persiapan P2P harus dilakukan secara komprehensif, karena ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ANTI LINGLUNG menjadi ruang pembelajaran bersama bagi jajaran Bawaslu di seluruh Lampung. “Melalui ANTI LINGLUNG, kita ingin memperkuat pemahaman teknis jajaran, khususnya dalam menangani permohonan sengketa proses pemilu, mulai dari penerimaan hingga registrasi. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan prosedur di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad Sutiono menyampaikan bahwa kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Bawaslu. “Peningkatan kapasitas tidak bisa ditawar. Kita harus memastikan seluruh jajaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki pemahaman yang sama dan kompetensi yang memadai,” tegasnya.