Bawaslu Lampung Ingatkan Peran Partai Politik dalam Menjaga Proses Demokrasi di Lampung

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir menyaksikan prosesi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung untuk periode 2026-2031. Acara tersebut diselenggarakan pada Minggu (08/02) bertempat di Bandar Lampung. HBM hadir bersama Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar untuk memantau langsung jalannya kegiatan organisasi partai politik tersebut.

HBM berpendapat bahwa interaksi antara pengawas pemilu dan peserta pemilu harus tetap terjaga dalam ruang koordinasi yang resmi. Ia memandang partai politik sebagai elemen penting dalam struktur demokrasi nasional. Upaya menjalin sinergi antara penyelenggara dan partai politik bertujuan untuk mencegah munculnya pelanggaran di kemudian hari.

Kami mengajak jajaran PKB di seluruh Lampung untuk menjaga integritas pada setiap proses pemilihan. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan hal yang mutlak. Komitmen terhadap etika politik akan menentukan baik atau buruknya kualitas demokrasi di wilayah kita. Ujar HBM saat memberikan keterangan resmi.

Sejumlah tokoh penting terlihat hadir dalam pengukuhan tersebut. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal datang didampingi Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela. Selain itu hadir pula Bupati Lampung Timur Hj. Ella Nuryamah dan Anggota DPR RI Fraksi PKB Dr. H. Muhammad Kadafi. Undangan juga mencakup pimpinan partai politik tingkat provinsi serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar menyebutkan bahwa kehadiran mereka adalah bagian dari penguatan komunikasi kelembagaan. Bawaslu memiliki komitmen untuk merangkul semua partai politik demi menciptakan iklim politik yang jujur. Iskardo berharap pengurus DPW PKB yang baru mampu menjaga stabilitas politik serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam arahannya menyampaikan pesan mengenai pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa tantangan di Provinsi Lampung memerlukan langkah politik yang berani. Rahmat menyoroti data ekonomi terkait rendahnya angka hilirisasi dibandingkan dengan potensi sektor riil yang tersedia.

Indeks Pembangunan Manusia kita masih berada pada posisi terendah di wilayah Sumatra. Kita memiliki potensi sektor riil sebesar 150 triliun rupiah namun baru 40 triliun rupiah yang terkelola melalui hilirisasi. Masalah ini menuntut kreativitas serta keputusan politik yang mementingkan rakyat. Kata Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.

HBM mengamati bahwa pesan pembangunan tersebut berkaitan erat dengan peran partai dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Bawaslu akan terus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan aturan oleh setiap pengurus partai di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Kehadiran anggota Fraksi PKB serta pengurus DPC dari lima belas wilayah menjadi sasaran sosialisasi aturan pemilu yang dilakukan secara tidak langsung melalui kehadiran pengawas dalam forum tersebut. Hamid memastikan bahwa pengawasan tetap dilakukan tanpa mengurangi ruang gerak partai dalam melakukan penguatan internal.