Bawaslu Lampung Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 2024
|
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11). Rakornas ini dihadiri oleh jajaran pemerintah dan para pejabat terkait dalam rangka memperkuat koordinasi pengawasan serta kesiapan menghadapi Pilkada 2024.
Plh Ketua Bawaslu, Lolly Suhenty, dalam kesempatan tersebut menyampaikan berbagai tren dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dalam kontestasi Pilkada. Menurutnya, hingga kini tercatat 79 temuan dan 129 laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan kepala desa. Tren pelanggaran ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu keterlibatan kepala desa dalam kampanye, memberikan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon, memberikan dukungan, serta mengarahkan pilihan kepada calon tertentu.
Lolly juga memaparkan daerah dengan angka pelanggaran tertinggi, yaitu Provinsi Banten, Sulawesi Tenggara, Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Barat. "Kita harus meningkatkan kewaspadaan, saling mengingatkan, dan menjaga integritas. Mari kita pastikan seluruh proses pilkada berjalan minim pelanggaran dengan mengedepankan pencegahan," ujar Lolly saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 yang diselenggarakan oleh Kemendagri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/11).
Dalam laporan yang sama, Lolly juga merinci rekapitulasi sengketa proses pemilihan yang diterima Bawaslu hingga 30 Oktober 2024. Dari 131 sengketa yang diterima, 83 diregistrasi, dan 48 lainnya tidak dapat diproses lebih lanjut. Dari sengketa yang diregistrasi, 34 ditolak, 26 diselesaikan dengan kesepakatan, enam perkara gugur, dua dikabulkan sepenuhnya, dan 15 dikabulkan sebagian.
Selain itu, dia juga melaporkan data penanganan pelanggaran Bawaslu yang mencapai 247 temuan dan 1.105 laporan, dengan hasil 339 kasus dinyatakan pelanggaran dan 333 lainnya tidak. Jenis pelanggaran tertinggi di antaranya adalah pelanggaran umum sebanyak 165 kasus, kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 71 kasus, dugaan pelanggaran administrasi 70 kasus, dan dugaan pelanggaran pidana 61 kasus.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Pilkada kali ini menghadapi beberapa fenomena khusus, seperti pasangan calon tunggal di 37 daerah dan dua pasangan calon di 202 daerah, yang berpotensi meningkatkan dinamika kontestasi. Sigit juga menyoroti tingginya interaksi di media sosial terkait Pilkada, dengan total mencapai 33 miliar interaksi, dimana 38 persen bersifat positif, 23 persen netral, dan 29 persen negatif.
Perlu diketahui, Rakornas ini dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditutup oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat dikonfirmasi Tim Humas Bawaslu Lampung Iskardo menyatakan Rakornas ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan pengawasan Pilkada. "Dengan tingginya angka pelanggaran netralitas kepala desa yang teridentifikasi, Lampung juga akan memperketat pengawasan di semua tingkatan, khususnya dalam memastikan kepala desa menjaga netralitasnya," ujar Iskardo.
Iskardo mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kolaborasi dan mengedepankan pendekatan pencegahan agar Pilkada Lampung berjalan dengan damai dan minim pelanggaran. "Kami akan bekerja keras memastikan setiap tahapan pemilihan berlangsung sesuai regulasi yang berlaku, demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Lampung," tambahnya.
Editor : Aris Munandar
Foto : Istimewa
