Bawaslu Lampung Hadiri Rakor Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Krakatau Tahun 2024

^{Anggota Bawaslu Lampung Tamri menjelaskan berbagai tren pelanggaran yang perlu diantisipasi pada kegiatan Rakor Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Krakatau Tahun 2024, Jum’at (23/8).}

Dalam rangka menyukseskan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024, Polda Lampung mengelar rapat lintas sektoral yang di gelar di Bandar Lampung, Jum’at (23/8). Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, memimpin langsung pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral dalam membahas pelaksanaan Ops Mantap Praja Krakatau tahun 2024, di wilayah Lampung.

Kegiatan yang diikuti oleh Pj gubernur Lampung, unsur TNI, Forkopimda provinsi Lampung, KPU provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, PJU Polda Lampung, Kapolres/ta jajaran dan unsur terkait. Dalam rakor ini,Irjen Pol Helmy menyampaikan bahwa Polda Lampung beserta unsur TNI siap dalam mengamankan Pilkada tahun 2024 di Provinsi Lampung.

“Sehingga mungkin kita dalam melaksanakan kesiapan-kesiapan untuk rapat dengan stakeholder terkait, baik dengan KPU, Bawaslu, teman-teman dari TNI, termasuk juga dari pemerintah daerah semuanya hari ini untuk bersama-sama kita menyukseskan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024,” kata Irjen Helmy.

Saat ini dinamika dan geliat-geliat sudah mulai terasa serta seharusnya kadar sensitif kita mulai di tinggikan sekecil apapun kita harus tau dalam perkembangan mengenai pilkada.

“Kami disini menggunakan segala upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat dan harapan saya di rapat koordinasi ini kita harus persamaan presipsi guna mendukung jalannya pemilihan kepala daerah yang aman dan damai di Provinsi Lampung,” lanjutnya.

Ditempat yang sama, Anggota Bawaslu Lampung Tamri, menjelaskan berbagai tren pelanggaran yang perlu diantisipasi. Beberapa di antaranya adalah praktik politik uang, manipulasi data pemilih khusus, peran serta pengawasan partisipatif, maraknya penyebaran hoax, akses terhadap distribusi logistik, politik identitas, dan isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tamri menekankan pentingnya strategi pencegahan yang efektif, peningkatan sarana dan prasarana, serta program pengawasan partisipatif untuk mengurangi potensi pelanggaran dalam pemilihan serentak 2024. Selain itu, beliau juga membahas tentang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di tingkat kabupaten/kota serta capaian pencegahan yang telah dilakukan. Tamri juga menekankan pentingnya kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan media dalam rangka menghadapi Pilkada yang akan datang.

Editor : Aris Munandar
Foto : Mayu Shofa