Bawaslu Lampung Gandeng Mahasiswa Tangkal Disinformasi dan Hoaks Pemilu

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung memfasilitasi pertemuan strategis dengan kelompok mahasiswa dari Universitas Lampung dan Universitas Islam Negeri. Agenda ini dirancang untuk memetakan peran intelektual muda dalam memperkuat pengawasan partisipatif pada setiap tahapan demokrasi. Bawaslu memandang keterlibatan aktif mahasiswa sebagai fondasi penting dalam menjaga integritas pemilihan dari berbagai ancaman pelanggaran.

Mahasiswa menyampaikan sejumlah kekhawatiran mengenai dinamika politik di era digital selama sesi diskusi berlangsung. Mereka menyoroti persoalan disinformasi yang sering menyesatkan pemilih serta praktik politik uang yang masih membayangi proses demokrasi. Selain itu. Peserta diskusi menekankan pentingnya transparansi dan netralitas dari para penyelenggara serta aparatur sipil negara sebagai prasyarat pemilu yang adil.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir menekankan bahwa tanggung jawab menjaga demokrasi tidak boleh dibebankan kepada lembaga pengawas semata. Beliau menilai mahasiswa memiliki kapasitas untuk menjadi mata bagi keadilan di lingkungan masyarakat. Peningkatan literasi pengawasan menjadi langkah awal agar kelompok muda mampu memberikan kontribusi nyata dalam mencegah kecurangan.

Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Literasi pengawasan partisipatif perlu terus ditingkatkan agar mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas. Mahasiswa harus menjadi pengawas yang kritis dan berintegritas. Terang HBM saat memberikan keterangan kepada Tim Humas Bawaslu Lampung.

Beliau memaparkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan instrumen utama dalam meminimalisir potensi konflik dan pelanggaran. Kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan teknologi informasi dipandang sebagai keunggulan dalam mendeteksi dan melaporkan anomali selama tahapan pemilu. Sinergi antara Bawaslu dengan dunia akademik menjadi keharusan demi memperluas jangkauan pemantauan yang terbatas secara struktural.

Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa. Partisipasi aktif mereka dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Menyebarkan edukasi kepemiluan. Serta menangkal hoaks akan sangat membantu dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Ungkap HBM.

Bawaslu Lampung juga mengajak para mahasiswa untuk menjadi lokomotif dalam membangun budaya politik yang berlandaskan pada etika. Peran mahasiswa mencakup pemberian edukasi kepada masyarakat luas agar tidak mudah terjebak dalam praktik politik yang merugikan. Pengawasan partisipatif diharapkan menjadi gerakan moral yang mampu melahirkan ruang diskusi publik yang bermartabat serta mampu menjaga nilai-nilai demokrasi secara berkelanjutan.