Bawaslu Lampung Dorong Kreativitas Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Program P2P

Bawaslu Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (04/05). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya mematangkan pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa P2P merupakan salah satu program prioritas nasional yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

“Kita akan melakukan kegiatan prioritas nasional P2P di seluruh Indonesia,” ujar HBM dalam rapat tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran Bawaslu di Kabupaten/Kota agar tetap optimal dalam pelaksanaan program, meskipun di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.

“Saya berharap di tengah efisiensi kita tetap bisa melaksanakan secara maksimal,” lanjutnya.

Lebih lanjut, HBM menjelaskan bahwa fokus utama dalam pelaksanaan P2P Tahun 2026 adalah pada proses rekrutmen peserta yang dilakukan secara selektif dan terarah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta yang terlibat benar-benar memiliki komitmen terhadap penguatan demokrasi.

“Selanjutnya, fokus kita adalah rekrutmen peserta P2P secara selektif dengan tema berfungsi dan bergerak. Kita mencari kader yang peduli dengan demokrasi,” tegasnya.

Menurutnya, P2P tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas atau ajang memperoleh sertifikat semata. Ia menekankan bahwa peserta yang terpilih harus memiliki keseriusan untuk berkontribusi aktif sebagai relawan pengawas pemilu di masyarakat.

“Untuk P2P tahun 2026, peserta benar-benar serius untuk mensukseskan menjadi relawan Bawaslu, bukan hanya mencari sertifikat,” katanya.

HBM juga mendorong agar peserta P2P mampu menghadirkan inovasi dan tindak lanjut konkret setelah mengikuti program tersebut. Ia berharap para kader yang terbentuk dapat melahirkan berbagai terobosan yang berdampak nyata dalam pengawasan partisipatif.

“Kita juga mencari kader yang ada terobosan atau program lanjutan setelah selesai dari P2P, bukan hanya mengikuti saja tanpa hasil di lapangan,” imbuhnya.