Bawaslu Lampung Ajak PKB Jaga Integritas Pemilu dalam Pengukuhan Pengurus DPW di Bandar Lampung

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir menghadiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung periode 2026-2031. Acara tersebut berlangsung pada Minggu (08/02) di Bandar Lampung. Kehadiran Hamid didampingi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar.

HBM menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk pemenuhan undangan sekaligus koordinasi antarlembaga. Ia menilai partai politik adalah mitra strategis dalam penyelenggaraan demokrasi. Sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik sangat penting untuk mencegah pelanggaran. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berjalan.

Kami mengajak seluruh jajaran PKB Lampung untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu dan pemilihan. Kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen terhadap etika politik akan menentukan kualitas demokrasi di daerah. Kata HBM saat memberikan keterangan.

Acara pengukuhan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh politik. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela tampak hadir di lokasi. Selain itu hadir Bupati Lampung Timur Hj. Ella Nuryamah serta Anggota DPR RI Fraksi PKB Dr. H. Muhammad Kadafi. Perwakilan pengurus partai politik tingkat provinsi dan organisasi kemasyarakatan juga memenuhi ruangan acara.

Iskardo P. Panggar selaku Ketua Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan bahwa komunikasi kelembagaan harus diperkuat. Bawaslu berkomitmen membangun sinergi dengan seluruh partai politik untuk menciptakan iklim demokrasi yang jujur dan adil. Iskardo berharap pengurus baru dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Rahmat menekankan perlunya kolaborasi lintas partai dalam pembangunan daerah. Ia memaparkan data mengenai tantangan ekonomi di Lampung.

Indeks Pembangunan Manusia Lampung masih terendah di Sumatra. Potensi sektor riil kita mencapai 150 triliun rupiah. Namun nilai yang mampu dihilirisasi baru sekitar 40 triliun rupiah. Kondisi ini membutuhkan kreativitas dan keputusan politik yang berpihak kepada masyarakat Lampung. Ujar Rahmat Mirzani Djausal.

HBM mencatat poin-poin pembangunan yang disampaikan gubernur sebagai bagian dari dinamika politik daerah. Ia terus memantau jalannya kegiatan untuk memastikan seluruh proses organisasi partai berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap aktivitas partai politik dilakukan secara konsisten agar setiap tahapan demokrasi tetap berada pada jalur yang benar.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota Fraksi PKB dari DPRD Provinsi Lampung. Perwakilan DPRD dari lima belas kabupaten dan kota di Lampung turut hadir. Jajaran badan otonom partai serta pengurus DPC PKB se-Lampung melengkapi daftar tamu undangan yang hadir dalam prosesi pengukuhan tersebut. Hamid menegaskan bahwa Bawaslu akan terus mengedepankan upaya pencegahan dalam setiap interaksi dengan peserta pemilu.