Bawaslu Jalin Sinergitas Organisasi Media Guna Sukseskan Pemilu 2024

Kegiatan Rapat Publikasi dan Dokumentasi Hasil Pengawasan Pemilu 2024 suatu bukti nyata keseriusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu) Kabupaten Way Kanan. Untuk menyukseskan demokrasi politik tahun 2024.

Rapat Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu perdana digelar di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung oleh Bawaslu Kabupaten Way Kanan, di Hotel Almer Baradatu. Selasa (31/10).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Bawaslu Lampung diwakili oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Imam Bukhori, Ketua KPU Way Kanan diwakili Doan Endendi Kordiv Hukum, Ketua Bawaslu Way Kanan diwakili Kordiv Humas Arif Rahman, serta Lima organisasi Kewartawanan Way Kanan.

Koordinator Divis Humas Bawaslu Way Kanan Arif Rahman Kepada awak media mengatakan, bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan pencalonan Presiden, Wapres, DPD, DPR, DPRD Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan, maka peran sinergitas antara lembaga tak terkeculi media yang menjadi salah satu pilar demokrasi sangat penting untuk dijalin guna sukses kan Pemilu 2024.

“Tentunya dari kegiatan ini cerminan kami bahwa kami tidak antipati dengan media, kami coba membuka ruang transparansi saran dan masukan guna upaya membangunan demokrasi yang adil dan sehat”. Jelasnya.

Sementara itu, Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Lampung Imam Bukhori mengungkapkan, sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, karena media menjadi saluran yang paling efektif guna mengedukasi elemen lapisan masyarakat untuk mengawasi step by step tahapan Pemilu, oleh karena itu kerja sama yang baik menjalankan peran fungsi Bawaslu harus dibangun atas peran media yang mendukungnya.

Lebih lanjut Imam Bukhori menambahkan harapannya kedepan, sinergitas tersebut untuk menyatukan persepsi dan frekuensi kerja-kerja pengawasan guna memperkuat bangunan demokrasi demi kesuksesan jalannya Pemilu, dikarenakan diketahui Provinsi Lampung masuk dalam kategori indeks kerawanan Pemilu di beberapa hal terkait dengan Politik uang,Netralitas ASN serta politisasi SARA.