Bawaslu Dan KPU Lampung Tegaskan Komitmen Terhadap Pilkada Berintegritas

^{Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar dan Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami menjadi narasumber Dialog Pasca Pemilu bertajuk "Evaluasi Pemilu 2024" yang digelar oleh RRI Bandar Lampung, Kamis (1/8).}

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo Panggar, mengungkapkan sejumlah isu krusial dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, termasuk politik uang, netralitas ASN, TNI/Polri, politisasi program kerja pemerintah, serta adaptasi teknologi informasi dan disinformasi. Pada acara Dialog Pasca Pemilu bertajuk "Evaluasi Pemilu 2024" yang digelar oleh RRI Bandar Lampung, Kamis (1/8).

Iskardo juga menyoroti masalah pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang tidak semestinya, yang meskipun telah ditertibkan berulang kali, masih terus menjadi persoalan.

Selain itu, Bawaslu melakukan berbagai upaya edukasi kepada pemilih pemula dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran politik. Kampanye tentang pentingnya menjaga netralitas dalam Pilkada menjadi fokus utama guna memastikan integritas proses pemilihan.

"Bawaslu juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dan mengundang masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran," jelas Iskardo.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan 56 lembaga yang memiliki komitmen bersama untuk penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas dan damai.

"Artinya, ini harus menjadi keinginan bersama masyarakat Lampung untuk Pilkada yang berintegritas, damai, dan baik. Oleh karena itu, kami juga mengadakan program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini kami lakukan dengan mensyiarkan potensi pelanggaran, indeks kerawanan Pilkada, dan fungsi demokrasi," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, menyampaikan bahwa KPU memastikan kesiapan sumber daya manusia serta memastikan kerja secara profesionalisme terhadap seluruh jajaran penyelenggara hingga tingkat bawah. Menurut Erwan, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak lepas dari kerja sama antara KPU, Bawaslu, dan seluruh stakeholder, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Pada hari pemungutan suara, meskipun hampir tidak ada keterlambatan dalam distribusi logistik ke TPS, terdapat beberapa kendala seperti kekurangan surat suara di beberapa TPS di Provinsi Lampung. Namun, masalah tersebut dapat diatasi dengan kebijakan KPU RI yang memperbolehkan pengambilan surat suara dari TPS terdekat," jelas Erwan.

Erwan menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia dan profesionalisme seluruh jajaran penyelenggara menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Langkah-langkah seperti supervisi dan monitoring langsung hingga tingkat badan ad hoc serta bimbingan teknis (bimtek) langsung ke tingkat kecamatan telah dilakukan untuk memastikan kesiapan ini.

Editor : Aris Munandar
Foto : Aris Munandar