Bahas Pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Audiensi dengan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Lampung
|
Dalam rangka akselerasi fungsi pengawasan, Bawaslu Lampung bangun sinergitas dengan Forkopimda Lampung dalam hal ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay.
Iskardo mengawali pertemuan dengan mengenalkan Tujuh Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung yang didominasi wajah baru. Selanjutnya secara berurutan masing-masing Pimpinan Bawaslu Lampung menjelaskan tugas pokok dan fungsi Divisi yang diemban.
Iskardo lalu mengajak orang nomor satu di Provinsi Lampung untuk sama-sama mewujudkan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jurur dan adil.
"Bapak Gubernur yang kami hormati, sebagai orang yang memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Pemerintahan Provinsi Lampung, kami mengajak agar Saudara Gubernur turut mendukung Pemilu yang Luberjurdil." Kata Iskardo.
Senada dengan Bawaslu, Pada prinsipnya Gubernur Lampung dalam menjalankan roda pemerintahan senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku. Gubernur menggaris bawahi dan mendukung terkait Netralitas ASN dan Alat Peraga Kampanye yang sesuai aturan.
Menyambut Pemilu sesuai dengan kapasitas yang saya miliki, dalam penyelenggaraan Program Pemerintah Provinsi Lampung berpedoman pada aturan yang berlaku, termasuk di dalamnya soal Pemilu.
"Yang menjadi catatan kami terutama terkait netralitas ASN dan Alat Peraga Kampanye yang perlu ditertibkan, karena itu akan berpengaruh pada pelayanan publik dan keindahan lingkungan," lanjut Arinal
Lanjut Mingrum Gumay memaparkan bahwa melalui tiga fungsi nya, DPRD berkomitmen ambil bagian dalam menciptakan Pemilu yang damai saat ditemui Bawaslu Lampung dalam Audiensi (7/08)
"DPRD Lampung adalah amanah yang diperoleh dari proses Pemilu, kami berkomitmen untuk mengawal Pemilu yang Damai. Dukungan tersebut kami ejawantahkan ketika menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan," Ujar Mingrum Gumay.
Sebagai Koordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Hamid Badrul Munir mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung. Menurutnya Lampung adalah miniatur Indonesia, ragam identitas yang ada menjadi kekayaan, tapi disisi lain apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi potensi perpecahan.
"Langkah preventif yang dilakukan DPRD Lampung sudah tepat, bahwa ragam identitas di provinsi Lampung adalah kekayaan yang terus harus dijaga dan dipelihara. Pemilu tidak boleh menjadi pemantik perpecahan masyarakat Lampung." Kata HBM
Turut hadir dalam Audiensi Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung (Iskardo P. Panggar, Suheri, Imam Bukhori, Tamri, Ahmad Qohar, Gistiawan dan Hamid Badrul Munir) juga Kepala Sekretariat, Widodo Wuryanto dan Jajaran.
