Antisipasi Pelanggaran Di Tahapan Kampanye, Bawasalu Gelar Deklarasi Kampanye Damai Di Pesisir Barat
|
Imam Bukhori mengungkapkan mengapa Deklarasi kampanye damai perlu dilakukan sebelum tahapan kampanye dimulai, ini untuk mengantisipasi dan upaya Bawaslu agar dalam proses nya nanti tidak ada lagi yang namanya kampanye hitam, money politik dan sebagainya.
Menurutnya, atas dasar ini maka Bawaslu perlu melaksanakan deklarasi dami agar tren negatif itu bisa hilang minimal berkurang.
"Penting bagi kami mengajak kepada masyarakat dan partai politik agar sama-sama berkomitmen konsisten untuk pemilu 2024 yang damai, santun luber dan jurdil," Ungkapnya.
Imam menyampaikan bahwa demokrasi berintegritas akan tercapai bila semua elemen mendukung hal tersebut.
"Tadi kita telah memulai dengan bergandeng tangan, maka mari kita gandeng semua elemen untuk menyukseskan Pemilu ini," kata Imam.
Ungkapan-ungkapan tersebut Imam sampaikan pada Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024 bersama partai politik peserta Pemilu, Selasa (21/11).
Hadir dari Forkopimda terundang Bupati Pesisir Barat Bapak Agus Istiqlal, Wakil Bupti Pesisir Barat Bapak A Zulqoini Syarif, Sekretaris Daerah Bapak Jon Edwar, Ketua DPRD Pesisir Barat dihadiri oleh Wakil Ketua I Rifzon Efendi, Kejari Lampung Barat Diwakili Bapak Deni Kurniawan Jaksa Muda pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Kapolres Pesisir Barat diwakili Kasat Intel Polres Pesisir Barat Bapak Iptu Fery Yuliansyah, dan Kabag OP polres Pesisir Barat Akp. Abdul Rosyid.
Juga hadir dari Kodim 0422 Lampung Barat diwakili oleh Danpos Ramil Pesisir Tengah Bapak Peltu M. arif setiawan, KPU Pesisir Barat Marlini diwakili oleh Anggota KPU Zairi Opani, dan Martin Efend, dan sebagai pemimpin doa hadir ketua MUI pesisir barat Bapak Kadarusman.
Kegiatan yang diselenggarakan di lapangan merdeka Labuhan Jukung ini diikuti oleh 18 partai politik peserta pemilu, dengan agenda membacakan deklarasi kampanye damai secara bersama-sama, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi Kampanye damai oleh seluruh ketua-ketua Partai politik peserta pemilu 2024.