Widodo :  SPJ Harus Dipertanggungjawabkan Dengan Benar Dan Tepat

Pada rapat perencanaan dan program anggaran pengawasan Panwaslu kecamatan se kabupaten Pesawaran tahun 2023 di hotel Arnes Bandar Lampung (1/9) Kasek Bawaslu Provinsi Lampung menekankan agar SPJ dipertanggungjawabkan dengan benar dan tepat.

Bukan tanpa sebab, menurut Widodo Wuryanto itu dikarenakan pada tahun 2023 dan 2024 Pemilu dan Pemilihan merupakan prioritas nasional. Apabila terdapat penyimpangan tata kelola keuangan maka akan berurusan dengan aparat penegak Hukum.

"Tahun 2023 dan 2024 adalah tahun politik dan pemilu/pemilihan merupakan prioritas nasional. Konsekuensi anggaran negara akan dipakai untuk prioritas nasional tersebut. Dengan demikian hampir dipastikan tata kelola anggaran prioritas nasional tersebut menjadi atensi APIP (aparat pemeriksa internal pemerintah) untuk melakukan evaluasi tata kelola anggaran. Apabila terjadi penyimpangan maka APH (aparat penegak hukum) akan masuk." Ujar Kasek.

Selanjutnya orang nomor satu dijajaran Sekretariat Bawaslu Lampung itu mengajak seluruh Jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk mengelola anggaran dengan sebaik mungkin.

"Mari kita sama-sama berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan baik. Kita harus bisa mengelola anggaran secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan." Tambah Kasek

Menurut Widodo, ketika melakukan pekerjaan yang baik dengan berpedoman aturan yang berlaku, maka secara tidak langsung memberikan sumbangsih atas terpilihnya Pemimpin pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

"Keberhasilan pemimpin terpilih baik legislatif maupun eksekutif pada Pemilu dan pemilihan Tahun 2024 sedikit banyak ada andil kita dalam mengawal pemilu dan pemilihan yang luber dan jurdil apabila kita mengerjakan dengan baik." Tutup Widodo.